Hanura desak kenaikan harga elpiji 12 kg ditunda
Jum'at, 03 Januari 2014 - 20:34 WIB
Hanura desak kenaikan harga elpiji 12 kg ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Hanura DPR RI kembali mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan elpiji 12 kg. Hanura menilai, rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan paling terkena imbas dari kenaikan tersebut.
Kenaikan elpiji 12 kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin. “Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga elpiji 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi,” ungkap Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding melalui siaran pers, Jumat (3/1/2014).
Sudding menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga elpiji, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan. Kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga elpiji ini,” tambah dia.
Menurut Sudding, kebijakan energi pemerintah sulit dimengerti. Dulu, di saat rakyat banyak memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring agar menggunakan gas dengan iming-iming harga jauh lebih murah.
“Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap elpiji sebagai barang komersial, sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal, elpiji ini kan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri," ujarnya.
“Sekarang harga dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?” tegas Sudding.
Ketua DPP Hanura ini mengaku sangat prihatin ketika negara tidak berdaya menghadapi apa yang disebut Pertamina sebagai aksi korporasi (menaikkan harga elpiji 12 kg) di saat rakyat masih pusing dengan kenaikan harga BBM dan berimbas pada kenaikan harga sembako.
“Ini pemerintah mau gimana? Masak diam saja? Yang jelas, Fraksi Hanura dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji, apa pun alasannya. Hanura tetap berprinsip bahwa elpiji merupakan barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dikomersilkan begitu saja,” tandas Sudding.
Kenaikan elpiji 12 kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin. “Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga elpiji 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi,” ungkap Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding melalui siaran pers, Jumat (3/1/2014).
Sudding menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga elpiji, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan. Kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga elpiji ini,” tambah dia.
Menurut Sudding, kebijakan energi pemerintah sulit dimengerti. Dulu, di saat rakyat banyak memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring agar menggunakan gas dengan iming-iming harga jauh lebih murah.
“Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap elpiji sebagai barang komersial, sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal, elpiji ini kan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri," ujarnya.
“Sekarang harga dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?” tegas Sudding.
Ketua DPP Hanura ini mengaku sangat prihatin ketika negara tidak berdaya menghadapi apa yang disebut Pertamina sebagai aksi korporasi (menaikkan harga elpiji 12 kg) di saat rakyat masih pusing dengan kenaikan harga BBM dan berimbas pada kenaikan harga sembako.
“Ini pemerintah mau gimana? Masak diam saja? Yang jelas, Fraksi Hanura dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji, apa pun alasannya. Hanura tetap berprinsip bahwa elpiji merupakan barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dikomersilkan begitu saja,” tandas Sudding.
(dmd)
Lihat Juga :
