Fitra: SBY lamban atasi harga elpiji 12 kg
Senin, 06 Januari 2014 - 14:20 WIB
Fitra: SBY lamban atasi harga elpiji 12 kg
A
A
A
Sindonews.com - Direktur investigasi dan advokasi Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lamban dalam menyikapi harga elpiji ukuran 12 kilogram (kg).
Miliki kekuasaan penuh (power full), tapi SBY 'lumpuh' dalam mengatur manajemen dan pengelolaan gas di PT Pertamina. Menurutnya, tak ada alasan pemerintah untuk tidak tahu kondisi harga elpiji di Pertamina. Sebab, SBY melalui menteri terkait bisa memproteksi hal tersebut sejak dini.
"Seharusnya bukan hanya mencari simpatik atau pencitraan di depan publik. Presiden SBY yang punya kekuasaan "full power" atas Pertamina, tidak usah lagi basa-basi di depan publik," tutur Uchok kepada Sindonews di Jakarta, Senin (6/1/2014)
Uchok menuturkan, kenaikan harga elpiji selain berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, juga membingungkan para penjual dan pembeli di masyarakat. Sebab, hampir 80 persen masyarakat Indonesia sudah menggunakan gas, pasca kebijakan konversi minyak tanah diganti gas.
Alasan PT Pertamina yang menganggap jika elpiji 12 kg tak dinaikkan maka menimbulkan kerugian mencapai Rp7,7 triliun pada periode 2011-2012. Namun, kata Uchok, alasan tersebut tak masuk akal. Sebab, kerugian itu masih bisa ditutupi laba bersih Pertamina pada 2012 yang mencapai Rp26,6 triliun.
"Belum lagi, Pertamina mendapat subsidi dari APBN kepada elpiji tabung 3 Kg untuk 2012 sebesar Rp31,5 triliun, dan pada 2014 sebesar Rp36,7 triliun," ungkapnya.
Sebab itu, lanjut dia, masyarakat berhak menanyakan alokasi subsidi dari pemerintah untuk program konversi tersebut. "Tapi sekarang belum jelas tuh pertanggungjawaban uang subsidi tersebut," pungkas Uchok.
Miliki kekuasaan penuh (power full), tapi SBY 'lumpuh' dalam mengatur manajemen dan pengelolaan gas di PT Pertamina. Menurutnya, tak ada alasan pemerintah untuk tidak tahu kondisi harga elpiji di Pertamina. Sebab, SBY melalui menteri terkait bisa memproteksi hal tersebut sejak dini.
"Seharusnya bukan hanya mencari simpatik atau pencitraan di depan publik. Presiden SBY yang punya kekuasaan "full power" atas Pertamina, tidak usah lagi basa-basi di depan publik," tutur Uchok kepada Sindonews di Jakarta, Senin (6/1/2014)
Uchok menuturkan, kenaikan harga elpiji selain berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, juga membingungkan para penjual dan pembeli di masyarakat. Sebab, hampir 80 persen masyarakat Indonesia sudah menggunakan gas, pasca kebijakan konversi minyak tanah diganti gas.
Alasan PT Pertamina yang menganggap jika elpiji 12 kg tak dinaikkan maka menimbulkan kerugian mencapai Rp7,7 triliun pada periode 2011-2012. Namun, kata Uchok, alasan tersebut tak masuk akal. Sebab, kerugian itu masih bisa ditutupi laba bersih Pertamina pada 2012 yang mencapai Rp26,6 triliun.
"Belum lagi, Pertamina mendapat subsidi dari APBN kepada elpiji tabung 3 Kg untuk 2012 sebesar Rp31,5 triliun, dan pada 2014 sebesar Rp36,7 triliun," ungkapnya.
Sebab itu, lanjut dia, masyarakat berhak menanyakan alokasi subsidi dari pemerintah untuk program konversi tersebut. "Tapi sekarang belum jelas tuh pertanggungjawaban uang subsidi tersebut," pungkas Uchok.
(izz)
Lihat Juga :
