Pemprov Bali rancang pembentukan BUMD
Kamis, 16 Januari 2014 - 16:24 WIB
Pemprov Bali rancang pembentukan BUMD
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat memberikan pendapatan dan menjadi mitra setrategis pemerintah daerah dalam pembangunan.
Dipimpin Asisten II Pemprov Bali Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ketut Wija, dibahas berbagai persiapan pembentukan BUMD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan kalangan profesional.
"Intinya Pemprov Bali sepakat segera membentuk BUMD hanya saja perlu penyempuranaan draft kajian akademisnya dan sosialisasi ke DPRD," ujar Anak Agung Putu Ngurah Wirawan, seorang profesional bidang infrastruktur yang diundang dalam pertemuan, Kamis (16/1/104).
Wirawan memaparkan, beberapa hal terkait pembentukan holding company sebagai badan usaha profesional yang nantinya bisa menjadi mesin ekonomi daerah.
Dengan BUMD itu, bisa bergerak di berbagai bidang yang menjadi prioritas seperti pertanian, pariwisata, peternakan, infratsruktur dan lainnya.
Saat ini, BUMD dimaksud diberi nama Bali Mandara yang nantinya bisa mengelola berbagai kegiatan usaha yang bisa memberikan keuntungan dan kotribusi jelas bagi pendapatan daerah.
Dia lantas menyebutkan contoh pemerintah daerah di Jabar dan DKI Jakarta yang berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam sekala besar seperti jalan tol hingga bandara.
Peran pemerintah penting sebagai inisiator dan di garda terdepan di mana bisa menyertakan modal atau aset-aset yang dimiliki untuk pengembangan usaha atau investasi besar.
"Saya kira sudah saatnya pemerintah daerah di Bali berpartispasi dan mengambil inisiatif untuk kegiatan invetasi dalam bidang infrastruktur jalan tol dan bandara di Bali Utara," jelas konsultan jalan tol semasa Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Joko Widodo itu.
Pilihan itu dipandang jauh lebih menguntungkan dan memberi manfaat lebih besar lagi bagi kesejahteraan masyarakat ketimbang harus menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN atau swasta murni.
BUMD yang nantinya terbentuk bisa mengembangkan usahanya di bidang infrastruktur dan transportasi dalam upaya mempercepat keseimbangan pembangunan Bali Selatan dan Utara yang pada giliranya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, saat ini mendesak dan menjadi keharusan dibentuknya BUMD di Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan," imbuh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu.
Dipimpin Asisten II Pemprov Bali Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ketut Wija, dibahas berbagai persiapan pembentukan BUMD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan kalangan profesional.
"Intinya Pemprov Bali sepakat segera membentuk BUMD hanya saja perlu penyempuranaan draft kajian akademisnya dan sosialisasi ke DPRD," ujar Anak Agung Putu Ngurah Wirawan, seorang profesional bidang infrastruktur yang diundang dalam pertemuan, Kamis (16/1/104).
Wirawan memaparkan, beberapa hal terkait pembentukan holding company sebagai badan usaha profesional yang nantinya bisa menjadi mesin ekonomi daerah.
Dengan BUMD itu, bisa bergerak di berbagai bidang yang menjadi prioritas seperti pertanian, pariwisata, peternakan, infratsruktur dan lainnya.
Saat ini, BUMD dimaksud diberi nama Bali Mandara yang nantinya bisa mengelola berbagai kegiatan usaha yang bisa memberikan keuntungan dan kotribusi jelas bagi pendapatan daerah.
Dia lantas menyebutkan contoh pemerintah daerah di Jabar dan DKI Jakarta yang berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam sekala besar seperti jalan tol hingga bandara.
Peran pemerintah penting sebagai inisiator dan di garda terdepan di mana bisa menyertakan modal atau aset-aset yang dimiliki untuk pengembangan usaha atau investasi besar.
"Saya kira sudah saatnya pemerintah daerah di Bali berpartispasi dan mengambil inisiatif untuk kegiatan invetasi dalam bidang infrastruktur jalan tol dan bandara di Bali Utara," jelas konsultan jalan tol semasa Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Joko Widodo itu.
Pilihan itu dipandang jauh lebih menguntungkan dan memberi manfaat lebih besar lagi bagi kesejahteraan masyarakat ketimbang harus menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN atau swasta murni.
BUMD yang nantinya terbentuk bisa mengembangkan usahanya di bidang infrastruktur dan transportasi dalam upaya mempercepat keseimbangan pembangunan Bali Selatan dan Utara yang pada giliranya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, saat ini mendesak dan menjadi keharusan dibentuknya BUMD di Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan," imbuh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu.
(gpr)
Lihat Juga :
