Lima perusahaan di Depok ajukan penangguhan UMK
Rabu, 22 Januari 2014 - 15:00 WIB
Lima perusahaan di Depok ajukan penangguhan UMK
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah perusahaan di Depok tetap tidak mampu membayar karyawan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditentukan sebesar Rp2.397.000.
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok menyebutkan ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Pengajuan penangguhan tersebut dilakukan minimal 20 hari sebelum UMK diumumkan.
"Lalu diajukan ke Gubernur, kami hanya mengantarkan ke Gubernur. Tim dari provinsi akan mensurvei usulan-usulan dari perusahaan yang mengajukan penangguhan, surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat belum ada ke kami," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Diah Sadiah di Balaikota Depok, Rabu (22/1/2014).
Diah mengatakan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK ada lima perusahaan ini dari total 746 perusahaan yang tercatat resmi.
"Kan masih banyak juga wirausaha punya perusahaan belum mampu bayar UMK. Wajar saja, tetapi kami berharap bipartid jalan. Di mana ada sengketa dialog harus jalan, ini PR kami, harus sosialisasikan ke perusahaan jika tak mampu ada surat penangguhan," jelasnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, sesuai dengan aturan bahwa Provinsi Jawa Barat akan melakukan rekomendasi berdasarkan kondisi analisis di lapangan. Kalau dari sisi evaluator dianggap mampu, dia berharap masing-masing pihak menghormati keputusan tersebut.
"Justru itulah perusahaan mengajukan itu ada alasan misalnya potensial untuk collaps, progress tak berjalan signifikan, situasi ini butuh diskusi, pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Collaps atau tidak kan juga ada dua macam, masalah pengaturan upah, atau karena manajemen internal, kalau alasan kedua, kami enggak bisa intervensi," pungkas dia.
Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok menyebutkan ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Pengajuan penangguhan tersebut dilakukan minimal 20 hari sebelum UMK diumumkan.
"Lalu diajukan ke Gubernur, kami hanya mengantarkan ke Gubernur. Tim dari provinsi akan mensurvei usulan-usulan dari perusahaan yang mengajukan penangguhan, surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat belum ada ke kami," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Diah Sadiah di Balaikota Depok, Rabu (22/1/2014).
Diah mengatakan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK ada lima perusahaan ini dari total 746 perusahaan yang tercatat resmi.
"Kan masih banyak juga wirausaha punya perusahaan belum mampu bayar UMK. Wajar saja, tetapi kami berharap bipartid jalan. Di mana ada sengketa dialog harus jalan, ini PR kami, harus sosialisasikan ke perusahaan jika tak mampu ada surat penangguhan," jelasnya.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, sesuai dengan aturan bahwa Provinsi Jawa Barat akan melakukan rekomendasi berdasarkan kondisi analisis di lapangan. Kalau dari sisi evaluator dianggap mampu, dia berharap masing-masing pihak menghormati keputusan tersebut.
"Justru itulah perusahaan mengajukan itu ada alasan misalnya potensial untuk collaps, progress tak berjalan signifikan, situasi ini butuh diskusi, pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Collaps atau tidak kan juga ada dua macam, masalah pengaturan upah, atau karena manajemen internal, kalau alasan kedua, kami enggak bisa intervensi," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
