TDL naik, pemerintah diminta terapkan subsidi silang
Rabu, 22 Januari 2014 - 19:44 WIB
TDL naik, pemerintah diminta terapkan subsidi silang
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menyiasati kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akibat pencabutan subsidi, pengusaha meminta agar pemerintah melakukan subisidi silang. Misalnya, mengurangi biaya pajak produksi, biaya impor bahan baku serta alat penunjang industri atau pabrik.
"Setiap kebijakan pemerintah perlu dibarengi dengan solusi bagi kalangan pengusaha seperti suku bunga untuk kalangan industri yang bisa diturunkan," jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Latunreng, Rabu (22/1/2014).
Berdasarkan data PLN, posisi Agustus 2013 jumlah pelanggan di Sulsel mencapai 2,1 juta dan didominasi rumah tangga. Industri hanya menempati sekitar 30 persen. Pelanggan dengan daya 450-900 VA sebesar 1.546.664 atau 77,5 persen. Sementara, pelanggan dengan daya 1.300 VA sebesar 15,8 persen, bisnis 4,3 persen, industr 0,1 persen, pemerintahan 0,7 persen, dan sosial 1,7 persen.
Menurutnya, jika pemerintah hanya menumpu pada penarikan pajak dan retribusi sebagai penerimaan negara, maka akan melemahkan sektor usaha. Biaya tinggi akan membuat semakin merajanya produksi luar negeri seperti barang dari China di pasar domestik.
"Jangan lupa biaya produksi mereka sangat murah. Begitupula dengan biaya logistik. Kalau hal ini terus berkembang maka produksi kita tidak akan menemukan pasarnya," ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap dengan kenaikan TDL, pemerintah memungut pajak rendah dan menjamin suku bunga perbankan. Sehingga pengusaha dapat melakukan investasi dalam jumlah besar dan menghasilkan produk yang mampu dijangkau masyarakat.
Pengamat Ekonomi Unhas, Hamid Paddu mengatakan, pencabutan subsidi TDL bagi industri menengah atas tidak akan berpengaruh signifikan. Industri besar seharusnya sudah bisa mengatur dan melakukan efisiensi biaya produksi. Karena itu dia meyakini, pencabutan subsidi TDL tidak akan berpengaruh kuat pada kenaikan harga.
"Tidak mungkin pemerintah memberikan subsidi terus menerus kepada industri menengah ke atas. Sudah waktunya memang pemerintah memindahkan subsidi tersebut kepada kelompok yang memang membutuhkan subsidi TDL," terang dia.
"Setiap kebijakan pemerintah perlu dibarengi dengan solusi bagi kalangan pengusaha seperti suku bunga untuk kalangan industri yang bisa diturunkan," jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Latunreng, Rabu (22/1/2014).
Berdasarkan data PLN, posisi Agustus 2013 jumlah pelanggan di Sulsel mencapai 2,1 juta dan didominasi rumah tangga. Industri hanya menempati sekitar 30 persen. Pelanggan dengan daya 450-900 VA sebesar 1.546.664 atau 77,5 persen. Sementara, pelanggan dengan daya 1.300 VA sebesar 15,8 persen, bisnis 4,3 persen, industr 0,1 persen, pemerintahan 0,7 persen, dan sosial 1,7 persen.
Menurutnya, jika pemerintah hanya menumpu pada penarikan pajak dan retribusi sebagai penerimaan negara, maka akan melemahkan sektor usaha. Biaya tinggi akan membuat semakin merajanya produksi luar negeri seperti barang dari China di pasar domestik.
"Jangan lupa biaya produksi mereka sangat murah. Begitupula dengan biaya logistik. Kalau hal ini terus berkembang maka produksi kita tidak akan menemukan pasarnya," ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap dengan kenaikan TDL, pemerintah memungut pajak rendah dan menjamin suku bunga perbankan. Sehingga pengusaha dapat melakukan investasi dalam jumlah besar dan menghasilkan produk yang mampu dijangkau masyarakat.
Pengamat Ekonomi Unhas, Hamid Paddu mengatakan, pencabutan subsidi TDL bagi industri menengah atas tidak akan berpengaruh signifikan. Industri besar seharusnya sudah bisa mengatur dan melakukan efisiensi biaya produksi. Karena itu dia meyakini, pencabutan subsidi TDL tidak akan berpengaruh kuat pada kenaikan harga.
"Tidak mungkin pemerintah memberikan subsidi terus menerus kepada industri menengah ke atas. Sudah waktunya memang pemerintah memindahkan subsidi tersebut kepada kelompok yang memang membutuhkan subsidi TDL," terang dia.
(izz)
