Ekonom: Akuisisi Pertamina-PGN wacana lucu
Kamis, 23 Januari 2014 - 17:36 WIB
Ekonom: Akuisisi Pertamina-PGN wacana lucu
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom Indef, Hendri Saparini menilai wacana akuisisi PT Pertamina (Persero) atas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai hal yang lucu. Pasalnya, pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan teknis dan alasan bisnis di balik wacana tersebut.
"Harusnya pemerintah memberitahukan alasan bisnisnya di balik wacana tersebut. Ini jadi lucu karena tidak ada transparansi di balik akuisisinya," jelas Hendri di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (22/1/2014).
Selain itu, Hendri beralasan bahwa PGN merupakan perusahaan publik yang memberikan keterbukaan kepada para pemegang saham publiknya. Hal tersebut yang melatari penjelasan akuisisi wajib diberikan pemerintah.
"Belum lagi kekhawatiran pasar modal bahwa PGN akan digabung dengan perusahaan yang belum go public maka dikhawatirkan akan terjadi korupsi dan tidak transparansinya keuangan," lanjut Hendri.
Dia menambahkan, kemiripan dua bisnis antar dua perusahaan plat merah ini tidak membuat akuisisi akan berjalan efektif. "Apalagi alasannya bukan alasan komersil," tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara yang merupakan pemegang saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku masih mengkaji beberapa opsi terbaik terkait wacana akuisisi antara PT Pertamina (Persero) dengan PT PGN (Tbk).
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut ada tiga opsi terkait wacana akuisisi dua BUMN besar tersebut.
"Pertama PGN bisa mengakuisisi Pertagas selaku anak perusahaan Pertamina, kedua Pertamina dapat mengakuisisi PGN secara langsung, dan ketiga dengan kondisi seperti ini namun alokasi gas harus cukup," terang Bambang di Gedung Bank Niaga, Jakarta,beberapa waktu lalu.
Bambang juga mengaku, hal ini masih menjadi pembahasan dan pihak Kemenkeu akan melihat pilihan yang paling baik bagi kedua perusahaan plat merah tersebut. "Kita lihat nanti apa opsi terbaiknya," lanjut Bambang.
"Harusnya pemerintah memberitahukan alasan bisnisnya di balik wacana tersebut. Ini jadi lucu karena tidak ada transparansi di balik akuisisinya," jelas Hendri di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (22/1/2014).
Selain itu, Hendri beralasan bahwa PGN merupakan perusahaan publik yang memberikan keterbukaan kepada para pemegang saham publiknya. Hal tersebut yang melatari penjelasan akuisisi wajib diberikan pemerintah.
"Belum lagi kekhawatiran pasar modal bahwa PGN akan digabung dengan perusahaan yang belum go public maka dikhawatirkan akan terjadi korupsi dan tidak transparansinya keuangan," lanjut Hendri.
Dia menambahkan, kemiripan dua bisnis antar dua perusahaan plat merah ini tidak membuat akuisisi akan berjalan efektif. "Apalagi alasannya bukan alasan komersil," tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara yang merupakan pemegang saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku masih mengkaji beberapa opsi terbaik terkait wacana akuisisi antara PT Pertamina (Persero) dengan PT PGN (Tbk).
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut ada tiga opsi terkait wacana akuisisi dua BUMN besar tersebut.
"Pertama PGN bisa mengakuisisi Pertagas selaku anak perusahaan Pertamina, kedua Pertamina dapat mengakuisisi PGN secara langsung, dan ketiga dengan kondisi seperti ini namun alokasi gas harus cukup," terang Bambang di Gedung Bank Niaga, Jakarta,beberapa waktu lalu.
Bambang juga mengaku, hal ini masih menjadi pembahasan dan pihak Kemenkeu akan melihat pilihan yang paling baik bagi kedua perusahaan plat merah tersebut. "Kita lihat nanti apa opsi terbaiknya," lanjut Bambang.
(gpr)
Lihat Juga :
