Akuisisi PGN bisa bikin Pertamina makin tak efisien
Rabu, 29 Januari 2014 - 14:52 WIB
Akuisisi PGN bisa bikin Pertamina makin tak efisien
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa menilai bahwa kinerja PT Pertamina (Persero) selama ini memprihatinkan dibandingkan dengan perusahaan migas milik negara lain yang umurnya lebih muda.
"Pertamina seberapa besar keberhasilan mereka menunjang industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibandingkan dengan negara lain yang umurnya lebih muda," kata Iwa kepada wartawan, Rabu (29/1/2014).
Saat ini, kata dia, Pertamina bisa dianggap broker tanpa mampu membangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada hanya kerja sama dengan pihak luar. Sehingga target lifting minyak tidak tercapai.
Menurutnya, Pertamina saat ini menjadi agen pembangunan yang tergantung pada investor asing. Pemerintah bisa memberikan petroleum fund kepada Pertamina untuk mampu membangun infrastruktur serta mampu mengeksploitasi ladang baru atau lama.
Kemudian menjadi janggal, lanjut Iwa, malah kemudian diwacanakan Pertamina mengakuisisi PGN. "Hal ini akan semakin tidak efisien bagi Pertamina. Menurut saya lebih tepat bahwa Pertamina mengurusi minyak, PGN mengurusi gas, PLN mengurusi Listrik dan di bawah naungan kementerian BUMN dan ESDM bersinergi demi kepentingan bangsa dan sebagai agent pembangunan," tuturnya.
Dia menilai, rencana akuisisi itu sebagai hal aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Di mana persoalan utama saat ini, Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.
Hal tersebut terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. "Pertamina harusnya kan fokus ke situ," ucapnya.
Iwa menjelaskan, Indonesia mempunyai gas tapi tidak bisa dinikmati rakyatnya sendiri, karena infrastrukturnya tidak terbangun lantaran adanya aturan open access serta unbundling. Di mana terdapat lebih dari 60 broker gas ingin menggunakan infrastruktur yang ada tidak berniat membangun infrastruktur.
"Akhirnya lebih senang ekspor dan akhirnya kebutuhan dalam negeri tidak berkembang, yang menikmati negara lain," ujarnya.
Persoalan itu bukannya UU dan peraturannya yang direview atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya. "Kalau akuisisi ini dilaksanakan ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan. Akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU. Cilaka, negara ini mau jadi apa," pungkas dia.
"Pertamina seberapa besar keberhasilan mereka menunjang industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibandingkan dengan negara lain yang umurnya lebih muda," kata Iwa kepada wartawan, Rabu (29/1/2014).
Saat ini, kata dia, Pertamina bisa dianggap broker tanpa mampu membangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada hanya kerja sama dengan pihak luar. Sehingga target lifting minyak tidak tercapai.
Menurutnya, Pertamina saat ini menjadi agen pembangunan yang tergantung pada investor asing. Pemerintah bisa memberikan petroleum fund kepada Pertamina untuk mampu membangun infrastruktur serta mampu mengeksploitasi ladang baru atau lama.
Kemudian menjadi janggal, lanjut Iwa, malah kemudian diwacanakan Pertamina mengakuisisi PGN. "Hal ini akan semakin tidak efisien bagi Pertamina. Menurut saya lebih tepat bahwa Pertamina mengurusi minyak, PGN mengurusi gas, PLN mengurusi Listrik dan di bawah naungan kementerian BUMN dan ESDM bersinergi demi kepentingan bangsa dan sebagai agent pembangunan," tuturnya.
Dia menilai, rencana akuisisi itu sebagai hal aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Di mana persoalan utama saat ini, Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.
Hal tersebut terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. "Pertamina harusnya kan fokus ke situ," ucapnya.
Iwa menjelaskan, Indonesia mempunyai gas tapi tidak bisa dinikmati rakyatnya sendiri, karena infrastrukturnya tidak terbangun lantaran adanya aturan open access serta unbundling. Di mana terdapat lebih dari 60 broker gas ingin menggunakan infrastruktur yang ada tidak berniat membangun infrastruktur.
"Akhirnya lebih senang ekspor dan akhirnya kebutuhan dalam negeri tidak berkembang, yang menikmati negara lain," ujarnya.
Persoalan itu bukannya UU dan peraturannya yang direview atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya. "Kalau akuisisi ini dilaksanakan ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan. Akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU. Cilaka, negara ini mau jadi apa," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
