Hatta: Bandara Kulonprogo harus sejahterakan masyarakat

Sindonews.com - Pembangunan bandara internasional di Kulonprogo telah masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Bandara harus mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi baru.

"MP3EI telah menempatkan bandara internasional di Kulonprogo. Bandara ini harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan menumbuhkan perekonomian baru," jelas Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat melakukan kunjungan di Kulonprogo, Kamis (30/1/2014).

Menurut Hatta, ketika terbang ke Yogyakarta, pesawat yang ditumpanginya harus berputar terlebih dulu karena kondisi penerbangan di bandara yang padat. Hal seperti ini menjadi sebuah kendala tersendiri bagi pengembangan pariwisata di DIY. Di mana DIY selama ini masih bertumpu pada wisata, pendidikan dan budaya.

"Perlu adanya akselerasi di DIY dalam hal pendidikan budaya dan pariwisata," ujar Hatta.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini tidak ingin ada kedala lahan dalam proses pembangunan. Masyarakat harus paham jika bandara ini akan menjadi salah satu pendorong percepatan pengurangan kemiskinan. Untuk itulah perlu ada dukungan dari masyarakat agar bandara ini bisa segera terealisasi.

Untuk mempercepat konektivitas antara daerah maupun antar negara, DIY butuh bandara internasional dengan luasan lahan 600 hektar. "Saya yakin bandara akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Dicontohkannya, dalam proses pembangunan bandara di Lombok, masyarakat pada awalnya menentang, namun kini semuanya bertolak belakang. Justru masyarakat sekarang mendukung dan berebut untuk bisa ikut menikmati bandara yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sinilah pemerintah daerah harus bisa menyediakan lahan dan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah pusat, ujar dia, hanya bisa memberikan support pada insetif fiskal saja berupa program private partnership. Bandara ini sendiri sangat diminati swasta dan pemerintah siap membantu dalam permasalahan pajak.