Petani Klaten resah jatah pupuk dikurangi

Jum'at, 31 Januari 2014 - 18:24 WIB
Petani Klaten resah...
Petani Klaten resah jatah pupuk dikurangi
A A A
Sindonews.com - Sejumlah petani yang tersebar di penjuru Kabupate Klaten saat ini dilanda keresahan. Pasalnya jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten tersebut tahun ini dkurangi lebih dari 4.000 ton.

Keterangan yang didapatkan dari Petani di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Wijanarko, menyebutkan pihaknya mengaku mendengar adanya pengurangan alokasi pupuk bersubsidi tersebut dari mulut ke mulut. Menurutnya kabar tersebut membuat para petani kebingungan, mengingat keberadaan pupuk bersubsidi tersebut sangat diperlukan bagi para petani.

Ia mengatakan, jika kabar itu benar, maka bisa dipastikan kebutuhan pupuk bagi para petani untuk tahun ini bakal mengalami kekurangan yang cukup berarti.

"Luas lahan padi di Klaten itu cukup banyak, lha kok jatah subsidi pupuk malah dikurangi bukannya ditambah," ucapnya kepada SINDO, Jumat (31/1/2014).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani di wilayah Cokro, Kecamatan Tulung, Sudarno. Menurutnya pengurangan alokasi pupuk tersebut bisa memicu harga pupuk di pasaran mengalami kenaikan. Menurutnya hal itu disebabkan karena stok pupuk tidak berbanding dengan luas lahan yang ada.

"Jika pupuk langka secara hukum ekonomi pastinya harga akan naik. Dengan kondisi ini yang pasti dirugikan adalah para petani," ucapnya.

Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian (Dispertan) Klaten, Joko Siswanto, membenarkan penguragan kuota pupuk tersebut. Menurutnya untuk tahun ini Kabupaten Klaten hanya mendapat jatah pupuk urea sebanyak 20.717 ton, jenis SP-36 2.198 ton, jenis ZA 7.793 ton, Jenis NPK 10.608 ton, dan Organik 4.495 ton.

Ia menyebutkan, yang mengalami penurunan paling berarti adalah jenis Pupuk Urea, jika pada tahun sebelumnya 25.500 ton, saat ini hanya mendapatkan jatah 20.717 ton. Dia mengatakan, dengan jumlah tersebut kemungkinan besar tidak akan mencukupi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten.

"Kemungkinan jatah itu tidak mencukupi mengingat lahan kita lebih dari 63.000 hektare yang siap tanam. Kemungkinan nantinya ada evaluasi dari pemerintah daerah," ucapnya.
(gpr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1660 seconds (0.1#10.140)