BI prediksi inflasi Februari di Sulampua 1,57%

Sindonews.com - Bank Indonesia (BI) menilai posisi inflasi Januari 2014 di Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) sebesar 1,11 persen, bukan sebuah hal yang mengagetkan dan tak diprediksi. Bahkan inflasi dipediksi berlanjut hingga Februari dengan posisi 1,57 persen atau meningkat 0,46 poin.

Kepala Perwakilan BI Regional VI Sulampua, Suhaedi mengungkapkan, pihak bank sentral memandang angka inflasi bulanan tersebut memang cukup tinggi. Namun, hal itu tidak mengherankan karena beberapa faktor dan cuaca yang tidak mendukung.

"Ini tidak aneh, karena terjadi secara musiman. Curah hujan masih berada pada level tinggi hingga sangat tinggi. Sehingga akan mengganggu produksi dan distribusi komoditas pangan. Tidak heran tekanan terbesar dari komponen volatile food terutama pada hasil tangkapan ikan," ujar dia dalam rilis BI kepada Koran Sindo, Selasa (4/2/2014).

Untuk inflasi administered price, lanjut dia, juga sedikit meningkat. Tekanan inflasi lain berasal dari komponen administered price yaitu rencana kenaikan pajak daerah untuk tembakau yang berpotensi meningkatkan harga rokok.

Menurutnya, ekspektasi harga masyarakat yang menunjukkan peningkatan pada Februari ini juga menjadi sumber pendorong inflasi, khususnya pada komoditas core inflation. Sementara, kenaikan tarif listrik industri yang baru akan dinaikkan pada Mei 2014 serta tren harga emas internasional menurun, diklaim akan menjadi faktor berpotensi menahan laju inflasi bulan ini.

Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah I Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana mengatakan, selain bahan makanan, tekanan inflasi datang dari sisi distribusi barang.

"Kalau faktor musiman seperti cuaca inflasi memang naik. Harga barang-barang kebutuhan mahal karena supply yang sedikit. Dengan kondisi cuaca seperti ini, kapal juga urung berangkat sembari menunggu gelombang cukup bagus," jelasnya.

Karena itu, BI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau pergerakan harga guna menekan laju inflasi. Selain itu, pihaknya juga memantau harga dan terus mendukung sejumlah kegiatan dalam menciptakan ketahanan pangan. Misalnya pengembangan sapi Bali di daerah, bantuan teknis kepada para petani, serta pengembangan cluster cabai di Maros.