Membangun rumah di atas lahan ini tak disubsidi
Rabu, 05 Februari 2014 - 16:52 WIB
Membangun rumah di atas lahan ini tak disubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak akan memberikan subsidi untuk rumah tapak yang dibangun oleh pengembang di area persawahan produktif di seluruh Indonesia.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya kawasan persawahan untuk perumahan masyarakat serta menunjang ketersediaan bahan pangan di masa mendatang.
"Saat ini, kami tengah menyusun Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang akan mengatur pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan. Ke depan, kami tidak akan memberikan subsidi untuk rumah yang dibangun pengembang di area sawah produktif di daerah lumbung padi di Indonesia," ujar Djan dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Menurut dia, pemanfaatan tanah di daerah persawahan di daerah kerap menimbulkan permasalahan jangka panjang dan berdampak pada ketersediaan lahan untuk tanaman padi. Karena itu, dia merasa perlu pengaturan khusus agar pemerintah daerah juga bisa ikut mengantisipasi timbulnya dampak jangka panjang pembangunan rumah di lahan sawah.
Ke depan, dia menjelaskan, Kemenpera akan mendorong pembangunan hunian vertikal, sehingga rumah yang dibangun oleh masyarakat minimal memiliki dua lantai serta para pengembang di daerah untuk membangun rumah susun (rusun).
Hal tersebut juga pernah dilaksanakan oleh Perumnas yang membangun hunian minimal empat hingga lima lantai untuk masyarakat, sehingga mereka ke depan terbiasa hidup di rusun.
“Kami akan mengajak masyarakat untuk membangun rumah minimal dua lantai, jadi tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak terlalu besar dan bisa memanfaatkan tanah yang ada untuk bercocok tanam dan resapan air. Sebenarnya masyarakat juga tidak terlalu repot jika tinggal di rusun, tapi mereka belum terbiasa saja,” tutur dia.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya kawasan persawahan untuk perumahan masyarakat serta menunjang ketersediaan bahan pangan di masa mendatang.
"Saat ini, kami tengah menyusun Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang akan mengatur pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan. Ke depan, kami tidak akan memberikan subsidi untuk rumah yang dibangun pengembang di area sawah produktif di daerah lumbung padi di Indonesia," ujar Djan dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Menurut dia, pemanfaatan tanah di daerah persawahan di daerah kerap menimbulkan permasalahan jangka panjang dan berdampak pada ketersediaan lahan untuk tanaman padi. Karena itu, dia merasa perlu pengaturan khusus agar pemerintah daerah juga bisa ikut mengantisipasi timbulnya dampak jangka panjang pembangunan rumah di lahan sawah.
Ke depan, dia menjelaskan, Kemenpera akan mendorong pembangunan hunian vertikal, sehingga rumah yang dibangun oleh masyarakat minimal memiliki dua lantai serta para pengembang di daerah untuk membangun rumah susun (rusun).
Hal tersebut juga pernah dilaksanakan oleh Perumnas yang membangun hunian minimal empat hingga lima lantai untuk masyarakat, sehingga mereka ke depan terbiasa hidup di rusun.
“Kami akan mengajak masyarakat untuk membangun rumah minimal dua lantai, jadi tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak terlalu besar dan bisa memanfaatkan tanah yang ada untuk bercocok tanam dan resapan air. Sebenarnya masyarakat juga tidak terlalu repot jika tinggal di rusun, tapi mereka belum terbiasa saja,” tutur dia.
(rna)
Lihat Juga :
