Kebutuhan uang masyarakat Sulsel diproyeksi Rp16,21 T
Kebutuhan uang masyarakat Sulsel diproyeksi Rp16,21 T
A
A
A
Sindonews.com - Bank Indonesia memproyeksi kebutuhan uang masyarakat Sulsel pada 2014 ini akan menembus Rp16,21 triliun atau meningkat 15 persen dari kebutuhan 2013 lalu yang mencapai Rp14,1 triliun.
Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi, Maluku, dan Papua, Harymurthy Gunawan mengatakan, setiap tahunnya kebutuhan uang di masyarakat terus menunjukkan trend peningkatan. Ini sebagai imbas atas kemajuan perekonomian di wilayah ini.
Dia mencontohkan, pada 2010 jumlah uang yang dikeluarkan BI di Sulsel Rp4,4 triliun, 2011 sebanyak Rp8,9 triliun, 2012 sebanyak Rp11,8 triliun.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya di wilayah ini selalu terjadi trend peningkatan penggunaan uang. Tahun ini diprediksi meningkat sekitar 10-15 persen, karena semakin membaiknya daya beli masyarakat,” ungkapnya, Rabu (26/2/2014).
Menurut Harymurthy, meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan banyak faktor. Misalnya kenaikan upah minimum provinsi Sulsel dari Rp1,5 juta menjadi Rp1,9 juta. Selain itu, adanya pembayaran sertifikasi guru sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta per orang yang jika diestimasi bisa mencapai Rp300 miliar dalam setahun.
Faktor lain, tambah dia, adanya peningkatan penarikan uang masyarakat pada saat hari raya besar keagamaan dan liburan panjang. Di saat seperti ini biasanya BI akan menyiapkan tambahan uang.
“Di moment ini kita siapkan sesuai kebutuhan. Tidak ada estimasi tertentu. Tapi memang kebutuhan sangat meningkat karena konsumsi masyarakat yang meninggi,” jelasnya.
Dia menambahkan, dalam menghadapi Pemilu, BI tidak melakukan penambahan peredaran uang. BI tidak pernah membuat kebijakan khusus setiap ada pesta demokrasi. Bank sentral juga tidak pernah mengukur secara khusus berapa kebutuhan uang calon legislatif atau calon kepala daerah setiap ada pemilihan.
Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Ekonomi Bidang Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Mursalim Nohong mengatakan, pesta demokrasi memang menjadi pemicu meningkatnya permintaan masyarakat akan uang tunai. "Konsumsi meningkat. Semakin mendekati hari H, dipastikan akan semakin meningkat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, keputusan KPU soal mekanisme kampanye Pemilu 2014 yang lebih mengedepankan dialog tatap muka dan kosolidasi antara caleg dengan masyarakat akan mendorong konsumsi makan dan minum.
Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi, Maluku, dan Papua, Harymurthy Gunawan mengatakan, setiap tahunnya kebutuhan uang di masyarakat terus menunjukkan trend peningkatan. Ini sebagai imbas atas kemajuan perekonomian di wilayah ini.
Dia mencontohkan, pada 2010 jumlah uang yang dikeluarkan BI di Sulsel Rp4,4 triliun, 2011 sebanyak Rp8,9 triliun, 2012 sebanyak Rp11,8 triliun.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya di wilayah ini selalu terjadi trend peningkatan penggunaan uang. Tahun ini diprediksi meningkat sekitar 10-15 persen, karena semakin membaiknya daya beli masyarakat,” ungkapnya, Rabu (26/2/2014).
Menurut Harymurthy, meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan banyak faktor. Misalnya kenaikan upah minimum provinsi Sulsel dari Rp1,5 juta menjadi Rp1,9 juta. Selain itu, adanya pembayaran sertifikasi guru sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta per orang yang jika diestimasi bisa mencapai Rp300 miliar dalam setahun.
Faktor lain, tambah dia, adanya peningkatan penarikan uang masyarakat pada saat hari raya besar keagamaan dan liburan panjang. Di saat seperti ini biasanya BI akan menyiapkan tambahan uang.
“Di moment ini kita siapkan sesuai kebutuhan. Tidak ada estimasi tertentu. Tapi memang kebutuhan sangat meningkat karena konsumsi masyarakat yang meninggi,” jelasnya.
Dia menambahkan, dalam menghadapi Pemilu, BI tidak melakukan penambahan peredaran uang. BI tidak pernah membuat kebijakan khusus setiap ada pesta demokrasi. Bank sentral juga tidak pernah mengukur secara khusus berapa kebutuhan uang calon legislatif atau calon kepala daerah setiap ada pemilihan.
Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Ekonomi Bidang Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Mursalim Nohong mengatakan, pesta demokrasi memang menjadi pemicu meningkatnya permintaan masyarakat akan uang tunai. "Konsumsi meningkat. Semakin mendekati hari H, dipastikan akan semakin meningkat," ujarnya.
Selain itu, kata dia, keputusan KPU soal mekanisme kampanye Pemilu 2014 yang lebih mengedepankan dialog tatap muka dan kosolidasi antara caleg dengan masyarakat akan mendorong konsumsi makan dan minum.
(gpr)
Explore More