Rapat Panja outsourcing diwarnai adu mulut
Selasa, 04 Maret 2014 - 12:09 WIB
Rapat Panja outsourcing diwarnai adu mulut
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUNM) Dahlan Iskan membuat seisi ruang Komisi IX DPR RI berang dengan pernyataannya kontroversialnya terkait penyelesaian perkara tenaga kerja alih daya (outsourcing) di tubuh BUMN.
"Bagian mana dari rekomendasi itu (rekomendasi penghapusan outsourcing) yang belum saya kerjakan?" kata Dahlan di hadapan seluruh anggota Komisi IX DPR RI dan perwakilan buruh yang hadir dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Outsourcing di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Pernyataan tersebut langsung membuat berang seisi ruangan, bahkan sempat terlibat adu mulut antara sejumlah anggota Komisi IX dan Dahlan Iskan sebelum akhirnya dihentikan oleh pimpinan sidang.
"Jangan mentang-mentang Mentri anda bisa senaknya. Kalau mau bicara harus sopan, di sini ada pimpinan sidang. Teman-teman yang lain juga tolong jangan gaduh," kata Pimpinan Sidang Panja Outsoucing yang juga Ketua Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dalam agenda rapat tersebut.
Berkenaan dengan pernyataan Dahlan yang dianggap kontroversial tersebut, anggota komisi IX Fraksi PKS Indra mengatakan, pernyataan Dahlan tersebut justru sangat menggelitik. Pasalnya, kata dia, masih banyak pekerjaan rumah yang nyata-nyata belum dikerjakan Menteri BUMN untuk menyelesaikan permasalahan outsourcing BUMN.
"Saya melihat nyaris semua poin. Kalau kita lihat rekomendasi hapus outsourcing di BUMN itu sama sekali belum terlaksana. Saya melihat perusahaan yang saya datangi dan laporan serikat pekerja yang nyata-nyata praktek outsourcing masih terjadi di perusahaan," tegas dia.
Dikatakan Indra, permaslahan tersebut malah telah berkembang hingga menyebabkan permasalahan sosial, seperti perceraian dan putus sekolah.
"Realitasnya, hampir semua BUMN menjalankan praktek outsourcing, apapun bentuknya dengan kamuflase anak usaha, cucu perusahaan. Ini telah menyebabkan permaslahan di level buruh itu sendiri. Bahkan Ada yang cerai gara-gara di-PHK krena urusan outsourcing ini tidak beres. Ada yang putus sekolah dan lain-lain karena mereka karyawan outsourcing. Itu ada ratusan ribu dari Sabang sampai Merauke," tutur dia.
Masih dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, jumlah tenaga kerja BUMN yang menjadi korban praktek outsourcing mencapai angka sangat mengawatirkan.
"Bahkan ada salah satunya, seperti PT Pos, itu ada 8.000 tenaga kerja yang masuk kegiatan produksi atau core business yang masih outsourcing," pungkasnya.
"Bagian mana dari rekomendasi itu (rekomendasi penghapusan outsourcing) yang belum saya kerjakan?" kata Dahlan di hadapan seluruh anggota Komisi IX DPR RI dan perwakilan buruh yang hadir dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Outsourcing di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Pernyataan tersebut langsung membuat berang seisi ruangan, bahkan sempat terlibat adu mulut antara sejumlah anggota Komisi IX dan Dahlan Iskan sebelum akhirnya dihentikan oleh pimpinan sidang.
"Jangan mentang-mentang Mentri anda bisa senaknya. Kalau mau bicara harus sopan, di sini ada pimpinan sidang. Teman-teman yang lain juga tolong jangan gaduh," kata Pimpinan Sidang Panja Outsoucing yang juga Ketua Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dalam agenda rapat tersebut.
Berkenaan dengan pernyataan Dahlan yang dianggap kontroversial tersebut, anggota komisi IX Fraksi PKS Indra mengatakan, pernyataan Dahlan tersebut justru sangat menggelitik. Pasalnya, kata dia, masih banyak pekerjaan rumah yang nyata-nyata belum dikerjakan Menteri BUMN untuk menyelesaikan permasalahan outsourcing BUMN.
"Saya melihat nyaris semua poin. Kalau kita lihat rekomendasi hapus outsourcing di BUMN itu sama sekali belum terlaksana. Saya melihat perusahaan yang saya datangi dan laporan serikat pekerja yang nyata-nyata praktek outsourcing masih terjadi di perusahaan," tegas dia.
Dikatakan Indra, permaslahan tersebut malah telah berkembang hingga menyebabkan permasalahan sosial, seperti perceraian dan putus sekolah.
"Realitasnya, hampir semua BUMN menjalankan praktek outsourcing, apapun bentuknya dengan kamuflase anak usaha, cucu perusahaan. Ini telah menyebabkan permaslahan di level buruh itu sendiri. Bahkan Ada yang cerai gara-gara di-PHK krena urusan outsourcing ini tidak beres. Ada yang putus sekolah dan lain-lain karena mereka karyawan outsourcing. Itu ada ratusan ribu dari Sabang sampai Merauke," tutur dia.
Masih dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, jumlah tenaga kerja BUMN yang menjadi korban praktek outsourcing mencapai angka sangat mengawatirkan.
"Bahkan ada salah satunya, seperti PT Pos, itu ada 8.000 tenaga kerja yang masuk kegiatan produksi atau core business yang masih outsourcing," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
