Tahun ini pemerintah alokasikan pengadaan BRT Rp382 M
Jum'at, 14 Maret 2014 - 20:04 WIB
Tahun ini pemerintah alokasikan pengadaan BRT Rp382 M
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengalokasikan Rp382 miliar pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Jabodetabek serta enam kota di Indonesia. Enam kota tersebut di antaranya Ambon, Batam, Pekan Baru, Palembang, serta Manado.
Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, anggaran tersebut diambil dari anggaran fiskal APBN direktif presiden.
"Anggarannya dari fiskal direktif presiden. Realisasinya saat ini kami lagi pengadaan dan akan dilelang. Perencanaan dan studinya sudah dilakukan, termasuk kesiapan pemerintah daerah setempat," ujar dia di Jakarta, Jumat (14/3/2014).
Penggunaan anggaran pengadaan BRT tersebut masih lebih besar di wilayah Jabodetabek karena pergerakan transportasi di Ibu Kota tersebut lebih besar dibanding enam kota lain di luar Pulau Jawa. "Prioritas memang masih Jabodetabek seperempatnya atau mencapai Rp150 miliar lebih," ujarnya.
Dia mengatakan, pengadaan BRT tersebut akan dilengkapi dengan teknologi yang lebih baik dan dilengkapi dengan traffic light responsif yang memungkinkan penumpang tidak menunggu lama. Di sisi lain, fasilitas BRT juga termasuk bagian dari anggaran yang bersifat multiyears. "Ini termasuk penyediaan fasilitas BRT, dan kemungkinan anggarannya juga bisa bertambah," ujar dia.
Dia menambahkan, dukungan pendanaan tersebut diberikan dalam rangka penyelenggaraan sistem transit secara mandiri terutama kota-kota yang belum menerapkan. Di sisi lain, tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat menyangkut pendanaan fiskal perkembangan penyelenggaraan sistem transit sulit dilaksanakan.
"Apalagi sejak adanya otonomi daerah. Banyak daerah tidak memprioritaskan BRT ini karena memang dinilai membebani anggaran. Makanya, pemerintah pusat merespon dengan dukungan anggaran," ujar dia.
Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan, anggaran tersebut diambil dari anggaran fiskal APBN direktif presiden.
"Anggarannya dari fiskal direktif presiden. Realisasinya saat ini kami lagi pengadaan dan akan dilelang. Perencanaan dan studinya sudah dilakukan, termasuk kesiapan pemerintah daerah setempat," ujar dia di Jakarta, Jumat (14/3/2014).
Penggunaan anggaran pengadaan BRT tersebut masih lebih besar di wilayah Jabodetabek karena pergerakan transportasi di Ibu Kota tersebut lebih besar dibanding enam kota lain di luar Pulau Jawa. "Prioritas memang masih Jabodetabek seperempatnya atau mencapai Rp150 miliar lebih," ujarnya.
Dia mengatakan, pengadaan BRT tersebut akan dilengkapi dengan teknologi yang lebih baik dan dilengkapi dengan traffic light responsif yang memungkinkan penumpang tidak menunggu lama. Di sisi lain, fasilitas BRT juga termasuk bagian dari anggaran yang bersifat multiyears. "Ini termasuk penyediaan fasilitas BRT, dan kemungkinan anggarannya juga bisa bertambah," ujar dia.
Dia menambahkan, dukungan pendanaan tersebut diberikan dalam rangka penyelenggaraan sistem transit secara mandiri terutama kota-kota yang belum menerapkan. Di sisi lain, tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat menyangkut pendanaan fiskal perkembangan penyelenggaraan sistem transit sulit dilaksanakan.
"Apalagi sejak adanya otonomi daerah. Banyak daerah tidak memprioritaskan BRT ini karena memang dinilai membebani anggaran. Makanya, pemerintah pusat merespon dengan dukungan anggaran," ujar dia.
(gpr)
