Pembiayaan bank ke sektor UMKM hanya Rp526,4 T
Jum'at, 21 Maret 2014 - 19:15 WIB
Pembiayaan bank ke sektor UMKM hanya Rp526,4 T
A
A
A
Sindonews.com - Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Desember 2012 menunjukkan pembiayaan bank ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya Rp526,4 triliun atau sekitar 19 persen dari total penyaluran kredit bank sebesar Rp2.707,85 triliun.
"Penetrasi pembiayaan ke pelaku UMKM, khususnya mikro sangat rendah," kata Ekonom CIDES, Umar Joro saat workshop bertemakan Financial Inclusion-Peluang dan Tantangan Pembiayaan Mikro 2014 di hotel Mercure Padang, Jumat (21/3/2014).
Dia menilai, masyarakat Indonesia masih rendah mengakses perbankan dan lembaga finansial masih rendah memberikan kredit terhadap usaha mikro. "Meski demikian beberapa bank sudah mulai mengakses ke arah UMKM, sebab ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh ekonomi mikro," ujarnya.
Berdasarkan survei, kata Umar orang dewasa Indonesia pemilik account di bank masih rendah. "Orang dewasa Indonesia punya account bang hanya 19,6 persen berdasarkan survei Global Financial Inclusion Index 2011. Dari fakta survei tersebut berakibat rasio deposit terhadap GDP rendah dan loan/GDP Indonesia terendah di kawasan regional atau ASEAN," jelasnya.
Ada beberapa kelemahan dialami masyarakat dan bank, masyarakat kurang mengerti soal kredit bank. Pihak bank masih menganggap usaha kecil belum bisa memberikan keuntungan, masih banyaknya para tengkulak yang meminta bunga kredit dalam jumlah besar.
Selain itu, penyebab lainnya adalah rendahnya penetrasi finansial disebabkan beberapa faktor, mulai kurangnya kemampuan pelaku usaha mikro melakukan pencatataan dan pengelolaan uang.
Ada juga karena berhubungan dengan bank rumit dan ribet, atau akibat tidak percaya diri untuk mengembangkan usaha. Apalagi perbankan menilai sektor mikor rentan risiko dan berbiaya tinggi.
"Untuk meniadakan ganjalan tersebut dibutuhkan inovasi agar keuangan inklusif bisa berjalan. Terbukanya akses publik pada layananan jasa keuangan manfaatnya kegiatan ekonomi meningkat otomatis meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Namun, memberikan modal lewat kredit kepada pelaku usaha mikro tidak cukup. Saat ini yang dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM.
Umar mengatakan, ada juga ketimpangan pendapatan di Indonesia yang sangat tinggi, angkanya 0,42 persen. "Itu tinggi akibatnya kaya makin kaya, miskin makin bertambah dan banyak," ungkapnya.
Penyaluran kredit harus dirubah, kalau peran pendampingan dan peningkatan kapasitas terlaksana, maka dana pebankan tidak ke kelompok 19-20 persen atau yang kaya. "Kalau dikucurkan kekelompok tersebut itu dana perbankan hanya untuk spekulatif saja, tidak digunakan untuk ekonomis," kata dia.
"Penetrasi pembiayaan ke pelaku UMKM, khususnya mikro sangat rendah," kata Ekonom CIDES, Umar Joro saat workshop bertemakan Financial Inclusion-Peluang dan Tantangan Pembiayaan Mikro 2014 di hotel Mercure Padang, Jumat (21/3/2014).
Dia menilai, masyarakat Indonesia masih rendah mengakses perbankan dan lembaga finansial masih rendah memberikan kredit terhadap usaha mikro. "Meski demikian beberapa bank sudah mulai mengakses ke arah UMKM, sebab ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh ekonomi mikro," ujarnya.
Berdasarkan survei, kata Umar orang dewasa Indonesia pemilik account di bank masih rendah. "Orang dewasa Indonesia punya account bang hanya 19,6 persen berdasarkan survei Global Financial Inclusion Index 2011. Dari fakta survei tersebut berakibat rasio deposit terhadap GDP rendah dan loan/GDP Indonesia terendah di kawasan regional atau ASEAN," jelasnya.
Ada beberapa kelemahan dialami masyarakat dan bank, masyarakat kurang mengerti soal kredit bank. Pihak bank masih menganggap usaha kecil belum bisa memberikan keuntungan, masih banyaknya para tengkulak yang meminta bunga kredit dalam jumlah besar.
Selain itu, penyebab lainnya adalah rendahnya penetrasi finansial disebabkan beberapa faktor, mulai kurangnya kemampuan pelaku usaha mikro melakukan pencatataan dan pengelolaan uang.
Ada juga karena berhubungan dengan bank rumit dan ribet, atau akibat tidak percaya diri untuk mengembangkan usaha. Apalagi perbankan menilai sektor mikor rentan risiko dan berbiaya tinggi.
"Untuk meniadakan ganjalan tersebut dibutuhkan inovasi agar keuangan inklusif bisa berjalan. Terbukanya akses publik pada layananan jasa keuangan manfaatnya kegiatan ekonomi meningkat otomatis meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Namun, memberikan modal lewat kredit kepada pelaku usaha mikro tidak cukup. Saat ini yang dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM.
Umar mengatakan, ada juga ketimpangan pendapatan di Indonesia yang sangat tinggi, angkanya 0,42 persen. "Itu tinggi akibatnya kaya makin kaya, miskin makin bertambah dan banyak," ungkapnya.
Penyaluran kredit harus dirubah, kalau peran pendampingan dan peningkatan kapasitas terlaksana, maka dana pebankan tidak ke kelompok 19-20 persen atau yang kaya. "Kalau dikucurkan kekelompok tersebut itu dana perbankan hanya untuk spekulatif saja, tidak digunakan untuk ekonomis," kata dia.
(izz)
Lihat Juga :
