Kaltim tolak proyek pipa gas Kalimantan-Jawa
Senin, 24 Maret 2014 - 16:29 WIB
Kaltim tolak proyek pipa gas Kalimantan-Jawa
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemipaan gas yang bakal menghubungkan Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pulau Jawa ditentang sejumlah pihak. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak termasuk yang paling tegas menolak pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija).
Awang beralasan, pipanisasi bertentangan dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan, yang akan mendorong pulau Kalimantan sebagai lumbung energi nasional. Hal ini membuat Awang sangat menyayangkan jika rencana ini benar-benar akan dilanjutkan.
Dia bahkan berani mengancam tak akan memberikan izin rencana pipanisasi tersebut. Meski saat ini belum ada pembicaraan antara Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kota Bontang seputar rencana tersebut.
“Secara tertulis belum ada rekomendasi atau izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Yang jelas, saya dari dulu konsisten menolak pembangunan pipa gas tersebut,” kata Awang kepada wartawan, Senin (24/3/2014).
Menurutnya, sebagai daerah penghasil migas, Kaltim seharusnya mendapat prioritas untuk pemenuhan industri dan pembangkit listrik bagi kebutuhan listrik masyarakat maupun industri. Gubernur menyarankan, mestinya potensi gas itu dikelola lebih dulu di Kaltim dengan membangun industri pengolahan agar potensi gas itu bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Jadi tidak seharusnya gas yang dihasilkan, semua disalurkan ke Jawa melalui pipainsasi tersebut. “Hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Jika rencana ini dilanjutkan, maka bukan industri di Kaltim yang menikmati gas, tetapi industri di Jawa dan PLN di Jawa,” jelasnya.
Pipanisasi itu akan merugikan Kaltim sebagai daerah penghasil. Sejumlah program pembangunan seperti pengembangan kawasan industri di Maloy, Kutai Timur sudah tentu akan membutuhkan pasokan gas yang besar. Belum lagi sejumlah pembangkit listrik yang juga membutuhkan pasokan gas yang cukup besar.
Ancaman kerugian bakal mendera masyarakat Bontang jika rencana ini tetap dilanjutkan. Api gas Bontang akan padam, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat pun pasti akan terganggu.
"Proyek pipa gas itu akan mengancam perekonomian Bontang yang merupakan lokasi dua perusahaan besar, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG,” jelasnya.
Untuk diketahui, pembangunan pipa gas bumi dilaksanakan oleh PT Bakrie and Brothers (BNBR) yang memenangi tender jaringan pipa gas Kalija dikerjakan bersama-sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, dengan komposisi saham 80 persen PGN dan 20 persen BNBR.
Awang beralasan, pipanisasi bertentangan dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan, yang akan mendorong pulau Kalimantan sebagai lumbung energi nasional. Hal ini membuat Awang sangat menyayangkan jika rencana ini benar-benar akan dilanjutkan.
Dia bahkan berani mengancam tak akan memberikan izin rencana pipanisasi tersebut. Meski saat ini belum ada pembicaraan antara Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kota Bontang seputar rencana tersebut.
“Secara tertulis belum ada rekomendasi atau izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Yang jelas, saya dari dulu konsisten menolak pembangunan pipa gas tersebut,” kata Awang kepada wartawan, Senin (24/3/2014).
Menurutnya, sebagai daerah penghasil migas, Kaltim seharusnya mendapat prioritas untuk pemenuhan industri dan pembangkit listrik bagi kebutuhan listrik masyarakat maupun industri. Gubernur menyarankan, mestinya potensi gas itu dikelola lebih dulu di Kaltim dengan membangun industri pengolahan agar potensi gas itu bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Jadi tidak seharusnya gas yang dihasilkan, semua disalurkan ke Jawa melalui pipainsasi tersebut. “Hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Jika rencana ini dilanjutkan, maka bukan industri di Kaltim yang menikmati gas, tetapi industri di Jawa dan PLN di Jawa,” jelasnya.
Pipanisasi itu akan merugikan Kaltim sebagai daerah penghasil. Sejumlah program pembangunan seperti pengembangan kawasan industri di Maloy, Kutai Timur sudah tentu akan membutuhkan pasokan gas yang besar. Belum lagi sejumlah pembangkit listrik yang juga membutuhkan pasokan gas yang cukup besar.
Ancaman kerugian bakal mendera masyarakat Bontang jika rencana ini tetap dilanjutkan. Api gas Bontang akan padam, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat pun pasti akan terganggu.
"Proyek pipa gas itu akan mengancam perekonomian Bontang yang merupakan lokasi dua perusahaan besar, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG,” jelasnya.
Untuk diketahui, pembangunan pipa gas bumi dilaksanakan oleh PT Bakrie and Brothers (BNBR) yang memenangi tender jaringan pipa gas Kalija dikerjakan bersama-sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, dengan komposisi saham 80 persen PGN dan 20 persen BNBR.
(gpr)
