Banyak daerah belum tentukan HET elpiji 3 kg
Banyak daerah belum tentukan HET elpiji 3 kg
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina Marketing Operasional Region IV Jateng dan DIY menilai, tidak terkontrolnya harga elpiji 3 kg di Jateng dan DIY, dikarenakan belum semua daerah menetapkan harga eceran tertinggi (HET).
GM PT Pertamina Marketing Operation Regional IV, Subagyo Hari Mulyanto mengatakan, perlu adanya pengaturan tata niaga untuk elpiji 3 kg agar harga dipasaran dapat dikontrol dengan baik.
Subagyo mengaku, pihaknya sering menerima keluhan terkait dengan kelangkaan elpiji 3kg dan harganya mahal di tingkat masyarkat. Padahal, kata dia, kouto elpiji 3 kg telah dilakukan penambahan hingga 8 persen setiap tahun dan bahkan di saat-saat tertentu Pertamina melakukan ekstra dropping.
"Di Jawa Tengah sudah sejak 2007 belum ada perubahan HET. Sekarang ini baru ada beberapa daerah yang sudah menentukan HET, seperti Jepara, Pati, Tegal dan Kabupaten Semarang. Lainnya masih belum. Padahal dengan adanya HET akan mampu mengontrol harga di pasaran," katanya, Kamis (3/4/2014).
Dia menyebutkan, sistem distribusi elpiji 3 kg, sudah dilakukan sesuai Perpres No 104/2007, tentang pendistribusian dan penetapan harga elpiji. Di mana sesuai aturan pendistribusian elpiji dari Pertamina berhenti sampai pangkalan.
Namun, jika ada pengecer yang menentukan harga di luar harga yang ditetapkan yakni Rp12.750, hal itu di luar pengawasan Pertamina.
"Sekarang ini pola pendistribusian elpiji masih sangat terbuka. Sehingga, siapa saja bisa mendapatkan elpiji dengan mudah, bahkan orang-orang yang seharusnya tidak berhak membeli elpiji bersibsidi bisa mendapatkannya," ujar dia.
Pihaknya berharap, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dapat segera menetapkan HET elpiji 3 kg, dengan menyertakan sanksi jika ada pelanggaran.
"Selain itu masyarkat juga harus ikut mengawasi, apabila ada pelanggaran dalam pendistribusian elpiji bersubsidi," jelasnya.
Subagyo menuturkan, saat ini pihaknya juga telah melakukan pendataan terkait distribusi elpiji 3 kg. Pendataan itu melalui sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg, yang akan terus dievaluasi.
Manager Region Domestic Gas wilayah Jateng-DIY, Cornelius Damar Sasongko menambahkan, sejauh ini stok elpiji di Jawa Tengah dan DIY tidak ada masalah. Karenasuplai elpiji selain dari kilang di Jateng, juga mendapatkan back up dari Jatim dan Jabar, bahakan Sulawesi dan Kalimantan.
Jalur distribusi resmi elpiji 3 kg bersubsidi yang diatur dalam system tata niaga yang berlaku adalah Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penyediaan dan distribusi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, agen, dan pangkalan sebagai sub penyalur yang menyalurkan elpiji 3 kg bersubsidi pada konsumen rumah tangga.
Saat ini, kata dia, jumlah agen elpiji 3 kg di Jateng dan DIY sebanyak 385 agen. Sementara, jumlah pangkalan elpiji 3 kg sekitar 25 ribu. "Perlu segera ada payung hukum dalam distribusi elpiji bersubsidi, jika tidak, maka akan sulit untuk mengendalikan harga dipasaran," pungkas dia.
GM PT Pertamina Marketing Operation Regional IV, Subagyo Hari Mulyanto mengatakan, perlu adanya pengaturan tata niaga untuk elpiji 3 kg agar harga dipasaran dapat dikontrol dengan baik.
Subagyo mengaku, pihaknya sering menerima keluhan terkait dengan kelangkaan elpiji 3kg dan harganya mahal di tingkat masyarkat. Padahal, kata dia, kouto elpiji 3 kg telah dilakukan penambahan hingga 8 persen setiap tahun dan bahkan di saat-saat tertentu Pertamina melakukan ekstra dropping.
"Di Jawa Tengah sudah sejak 2007 belum ada perubahan HET. Sekarang ini baru ada beberapa daerah yang sudah menentukan HET, seperti Jepara, Pati, Tegal dan Kabupaten Semarang. Lainnya masih belum. Padahal dengan adanya HET akan mampu mengontrol harga di pasaran," katanya, Kamis (3/4/2014).
Dia menyebutkan, sistem distribusi elpiji 3 kg, sudah dilakukan sesuai Perpres No 104/2007, tentang pendistribusian dan penetapan harga elpiji. Di mana sesuai aturan pendistribusian elpiji dari Pertamina berhenti sampai pangkalan.
Namun, jika ada pengecer yang menentukan harga di luar harga yang ditetapkan yakni Rp12.750, hal itu di luar pengawasan Pertamina.
"Sekarang ini pola pendistribusian elpiji masih sangat terbuka. Sehingga, siapa saja bisa mendapatkan elpiji dengan mudah, bahkan orang-orang yang seharusnya tidak berhak membeli elpiji bersibsidi bisa mendapatkannya," ujar dia.
Pihaknya berharap, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dapat segera menetapkan HET elpiji 3 kg, dengan menyertakan sanksi jika ada pelanggaran.
"Selain itu masyarkat juga harus ikut mengawasi, apabila ada pelanggaran dalam pendistribusian elpiji bersubsidi," jelasnya.
Subagyo menuturkan, saat ini pihaknya juga telah melakukan pendataan terkait distribusi elpiji 3 kg. Pendataan itu melalui sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg, yang akan terus dievaluasi.
Manager Region Domestic Gas wilayah Jateng-DIY, Cornelius Damar Sasongko menambahkan, sejauh ini stok elpiji di Jawa Tengah dan DIY tidak ada masalah. Karenasuplai elpiji selain dari kilang di Jateng, juga mendapatkan back up dari Jatim dan Jabar, bahakan Sulawesi dan Kalimantan.
Jalur distribusi resmi elpiji 3 kg bersubsidi yang diatur dalam system tata niaga yang berlaku adalah Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penyediaan dan distribusi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, agen, dan pangkalan sebagai sub penyalur yang menyalurkan elpiji 3 kg bersubsidi pada konsumen rumah tangga.
Saat ini, kata dia, jumlah agen elpiji 3 kg di Jateng dan DIY sebanyak 385 agen. Sementara, jumlah pangkalan elpiji 3 kg sekitar 25 ribu. "Perlu segera ada payung hukum dalam distribusi elpiji bersubsidi, jika tidak, maka akan sulit untuk mengendalikan harga dipasaran," pungkas dia.
(izz)
Explore More