Subsidi BBM jadi PR terbesar pemerintahan baru
Jum'at, 11 April 2014 - 20:00 WIB
Subsidi BBM jadi PR terbesar pemerintahan baru
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintahan dengan presiden baru akan dimulai Oktober 2014 mendatang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana mengingatkan, ada pekerjaan rumah (PR) besar bagi presiden baru tersebut di bidang ekonomi.
“Besaran subsidi, itu adalah agenda yang harus ditangani untuk pemerintahan berikutnya terutama subsidi energi,” tutur Armida saat berbincang dengan wartawan, di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (11/4/2014).
Armida menambahkan, besaran subsidi energi terutama BBM akan menjadi masalah karena sistem subsidinya yang bersifat harga dipukul rata, bukan memberlakukan subsidi tetap. Pemberlakuan subsidi tersebut mengakibatkan alokasi subsidi BBM banyak yang salah sasaran karena dinikmati mobil pribadi.
“Kalau subsidi premium itu sudah jelas tidak tepat sasaran terutama kalau itu dipakai kendaraan pribadi. Masa mobil pribadi disubsidi dalam jumlah besar. Subsidi itu harusnya untuk angkutan massal,” imbuhnya.
Karena itulah, Armida mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan persoalan subsidi BBM dengan menekan konsumsinya dan meningkatkan produksinya. Upaya yang ditempuh antara lain dengan membangun kilang minyak dan melakukan konversi energi.
"Itu harus dilakukan, lima tahun lagi (menunggu) enggak bisa. Enggak bisa subsidi across the board (pukul rata) tanpa ada investasi kilang atau tanpa konversi energi,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir, belanja subsidi BBM rata-rata mengalami pembengkakan sebesar 33,8 persen. Pada 2011, realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun atau 127,3 persen dari pagu sementara pada 2012 realisasinya sebesar Rp211,9 triliun atau 154,2 persen dari pagu dan pada 2013 realisasinya sekitar Rp240 triliun atau 120 persen dari pagunya.
“Besaran subsidi, itu adalah agenda yang harus ditangani untuk pemerintahan berikutnya terutama subsidi energi,” tutur Armida saat berbincang dengan wartawan, di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (11/4/2014).
Armida menambahkan, besaran subsidi energi terutama BBM akan menjadi masalah karena sistem subsidinya yang bersifat harga dipukul rata, bukan memberlakukan subsidi tetap. Pemberlakuan subsidi tersebut mengakibatkan alokasi subsidi BBM banyak yang salah sasaran karena dinikmati mobil pribadi.
“Kalau subsidi premium itu sudah jelas tidak tepat sasaran terutama kalau itu dipakai kendaraan pribadi. Masa mobil pribadi disubsidi dalam jumlah besar. Subsidi itu harusnya untuk angkutan massal,” imbuhnya.
Karena itulah, Armida mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan persoalan subsidi BBM dengan menekan konsumsinya dan meningkatkan produksinya. Upaya yang ditempuh antara lain dengan membangun kilang minyak dan melakukan konversi energi.
"Itu harus dilakukan, lima tahun lagi (menunggu) enggak bisa. Enggak bisa subsidi across the board (pukul rata) tanpa ada investasi kilang atau tanpa konversi energi,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir, belanja subsidi BBM rata-rata mengalami pembengkakan sebesar 33,8 persen. Pada 2011, realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp165,2 triliun atau 127,3 persen dari pagu sementara pada 2012 realisasinya sebesar Rp211,9 triliun atau 154,2 persen dari pagu dan pada 2013 realisasinya sekitar Rp240 triliun atau 120 persen dari pagunya.
(gpr)
Lihat Juga :
