Subsidi BBM Jadi Beban APBN, Legislator: Harus Cari Cara Tepat Sasaran

Selasa, 10 September 2024 - 16:15 WIB
loading...
Subsidi BBM Jadi Beban...
Legislator menekankan, bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM menjadi beban yang cukup berat bagi APBN di tengah rencana pembatasan BBM. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Legislator menekankan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atauBBMmenjadi beban yang cukup berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), sehingga menjadi alasan diterapkan pembatasan BBM . Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding menuturkan, bahwa pemberian subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.

"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).

Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini, agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar. Baca Juga: Pemerintah dan Banggar Sepakat Pangkas Subsidi Energi

"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya,"ujarnya.

Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina. Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025

"Makanya Pertamina buat program segala macem cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," katanya.

"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutupnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Krisis Energi Global,...
Krisis Energi Global, Industri dan Sektor Energi Perlu Dijaga Bersama
Rupiah Tembus Rp17.930...
Rupiah Tembus Rp17.930 per Dolar AS, Risiko Impor Minyak Makin Besar
Kondisi Fiskal dan Moneter...
Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang
Optimisme Fiskal di...
Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market
Prabowo Beli 1.098 Ekor...
Prabowo Beli 1.098 Ekor Sapi Kurban Pakai APBN Rp100 Miliar, Purbaya: Saya Nggak Tahu
Mobil 1.400 cc Dilarang...
Mobil 1.400 cc Dilarang Isi BBM Pertalite per 1 Juni 2026 Tidak Benar, Begini Penjelasan Pertamina
MUI: Presiden Kurban...
MUI: Presiden Kurban Pakai APBN Tak Masalah secara Syariat demi Kepentingan Masyarakat
Gerindra Sebut Bantuan...
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi
Komisi VII DPR Usul...
Komisi VII DPR Usul 1.000 Bioskop Desa dari APBN 2027
Rekomendasi
Pendaftaran SPMB SD...
Pendaftaran SPMB SD Kota Bogor 2026 Mulai 8 Juni, Ini Syarat dan Cara Seleksinya
PSN Papua Tetap Perhatikan...
PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Berita Terkini
BI Respons Rupiah Tembus...
BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Pastikan Kelancaran...
Pastikan Kelancaran Pemulangan Jemaah Haji, Garuda Indonesia Intensif Koordinasi dengan Arab Saudi
DSI Dinilai Bisa Perkuat...
DSI Dinilai Bisa Perkuat Ekspor dan Transparansi Tata Kelola SDA
IHSG Kebakaran, Rontok...
IHSG 'Kebakaran', Rontok 3,58% ke 5.734 Siang Ini
Mendorong Standar Baru...
Mendorong Standar Baru Hilirisasi Nikel Berkelanjutan Tengah Tuntutan Global
Infografis
Pembatasan BBM Subsidi,...
Pembatasan BBM Subsidi, Ojol: Pendapatan Pahit, Pengeluaran Buncit
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved