Awasi BPJS, OJK akui kekurangan SDM
Senin, 14 April 2014 - 12:11 WIB
Awasi BPJS, OJK akui kekurangan SDM
A
A
A
Sindonews.com - Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dipandang sebagai kendala utama yang menjadi biang keladi mengapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap lembaga jasa keuangan di Tanah Air.
"Kalau kita lihat scope-nya, itu luar biasa banyak. Jadi yang dibutuhkan di OJK juga banyak SDM-nya karena banyak yang diawasi, tapi pengawasannya kurang. Banyak pihak yang menggantungkan harapan tinggi pada OJK," kata Kepala Transisi Tahap II OJK Agus Siregar di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (14/4/2014).
Kondisi tersebut kian sulit manakala OJK juga diminta untuk menjalani mandat sebagai pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan mulai 2015 mendatang.
"Dan sekarang kita diberi mandat untuk mengawasi sistem BPJS pada tahun 2015. Ini tugas besar yang akan dilakukan OJK," papar Agus.
Tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut, menurut Agus, terutama dilandasi bukan hanya oleh banyaknya lembaga keuangan yang harus diawasi, tetapi juga oleh besarnya dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia.
Untuk itu, dia menuturkan, di masa mendatang bukan tidak mungkin OJK akan membuka cukup banyak lowongan agar tugas pengawasan yang diembannya dapat berjalan lebih optimal.
"Sistem keuangan di Indonesia itu mungkin Rp9.000 triliun dan itu duit semua, enggak ada yang daun. Di atas 70 persen ada di sistem perbankan," pungkasnya.
"Kalau kita lihat scope-nya, itu luar biasa banyak. Jadi yang dibutuhkan di OJK juga banyak SDM-nya karena banyak yang diawasi, tapi pengawasannya kurang. Banyak pihak yang menggantungkan harapan tinggi pada OJK," kata Kepala Transisi Tahap II OJK Agus Siregar di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (14/4/2014).
Kondisi tersebut kian sulit manakala OJK juga diminta untuk menjalani mandat sebagai pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan mulai 2015 mendatang.
"Dan sekarang kita diberi mandat untuk mengawasi sistem BPJS pada tahun 2015. Ini tugas besar yang akan dilakukan OJK," papar Agus.
Tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut, menurut Agus, terutama dilandasi bukan hanya oleh banyaknya lembaga keuangan yang harus diawasi, tetapi juga oleh besarnya dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia.
Untuk itu, dia menuturkan, di masa mendatang bukan tidak mungkin OJK akan membuka cukup banyak lowongan agar tugas pengawasan yang diembannya dapat berjalan lebih optimal.
"Sistem keuangan di Indonesia itu mungkin Rp9.000 triliun dan itu duit semua, enggak ada yang daun. Di atas 70 persen ada di sistem perbankan," pungkasnya.
(rna)
