Pemerintah tetapkan tujuh pemenang lelang PLTS
Senin, 14 April 2014 - 16:37 WIB
Pemerintah tetapkan tujuh pemenang lelang PLTS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menetapkan tujuh pemenang lelang pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Lelang ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 80 PLTS di seluruh Indonesia.
Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Alihudin Sitompul mengatakan, para pemenang lelang tersebut saat ini sedang membahas perjanjian jual beli listrik (purchase power agreement/PPA) dengan PT PLN (persero).
“Kami melakukan lelang untuk 11 lokasi dan hanya tujuh lokasi yang berhasil, empat diantaranya gagal,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/4/2014).
Menurut dia, pembangunan PLTS diperkirakan memakan waktu 8-18 bulan pasca penandatanganan PPA. Proyek PLTS ini, dia menjelaskan, tidak akan menemui kendala lantaran salah satu persyaratannya ketersediaan lahan untuk pembangkit satu megawatt (MW) mencapai 1,5 hektar (ha).
“Proyek ini menggunakan skema kontrak selama 20 tahun dan bisa diperpanjang,” ujarnya.
Dia menyebut, terdapat empat proyek PLTS yang gagal lelang, yakni Tual-Maluku dengan kapasitas 1 MW, Tanjung Selor-Kalimantan Timur dengan kapasitas 1 MW, Sintang-Kalimantan Barat dengan kapasitas 1,5 MW dan Nanga Pinoh-Kalimantan Barat dengan kapasitas 1 MW.
“Empat lokasi gagal karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan dokumen lelang,” kata Alihudin.
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Ridha Mulyana menuturkan, terdapat dana tambahan sebesar 10 persen sebagai komitmen saat mengikuti proses lelang. Dana tambahan dari investasi dicantumkan dalam dokumen lelang yang diajukan perusahaan.
“Mereka tidak harus menyetorkan dana tambahan saat mengikuti lelang tapi harus mencantumkan kesanggupannya memberikan 10 persen sebagai koitmen awal,” tutur dia.
Adapun lokasi PLTS mayoritas berada di Indonesia Timur. Dia berharap pembangunan PLTS ini dapat mengurangi konsumsi solar di wilayah yang masih menggunakan pembangkit diesel.
“Ini memang dikhususkan untuk mengganti PLTD jadi kebutuhan listrik siang hari dapat dipasok dari PLTS. Targetnya 20 persen mengurangi konsumsi BBM,” jelasnya.
Data Kementerian ESDM merilis perusahaan pemenang lelang, diantaranya PT LEN Industri untuk daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 5 MW dan harga listrik USD25 sent per kWh; PT Global Karya Mandiri untuk daerah Atambua, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 1 MW dan harga listrik USD25 sent per kWh; PT Brantas Energi-Adyawinsa KSO untuk daerah Gorontalo dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD22,95 sen per kWh;
PT Global Karya Mandiri untuk daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD25 sen per kWh ; PT Berkah Surya Madani untuk daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD18,36 sen per kWh.
Di samping itu, PT Buana Multi Techindo untuk daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 1 MW dan harga listrik USD24,98 sen per kWh dan PT Indo Solusi Utama untuk daerah Maumere-Rope-Ende, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD24,98 sen per kWh.
Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Alihudin Sitompul mengatakan, para pemenang lelang tersebut saat ini sedang membahas perjanjian jual beli listrik (purchase power agreement/PPA) dengan PT PLN (persero).
“Kami melakukan lelang untuk 11 lokasi dan hanya tujuh lokasi yang berhasil, empat diantaranya gagal,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/4/2014).
Menurut dia, pembangunan PLTS diperkirakan memakan waktu 8-18 bulan pasca penandatanganan PPA. Proyek PLTS ini, dia menjelaskan, tidak akan menemui kendala lantaran salah satu persyaratannya ketersediaan lahan untuk pembangkit satu megawatt (MW) mencapai 1,5 hektar (ha).
“Proyek ini menggunakan skema kontrak selama 20 tahun dan bisa diperpanjang,” ujarnya.
Dia menyebut, terdapat empat proyek PLTS yang gagal lelang, yakni Tual-Maluku dengan kapasitas 1 MW, Tanjung Selor-Kalimantan Timur dengan kapasitas 1 MW, Sintang-Kalimantan Barat dengan kapasitas 1,5 MW dan Nanga Pinoh-Kalimantan Barat dengan kapasitas 1 MW.
“Empat lokasi gagal karena peserta lelang tidak memenuhi persyaratan dokumen lelang,” kata Alihudin.
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Ridha Mulyana menuturkan, terdapat dana tambahan sebesar 10 persen sebagai komitmen saat mengikuti proses lelang. Dana tambahan dari investasi dicantumkan dalam dokumen lelang yang diajukan perusahaan.
“Mereka tidak harus menyetorkan dana tambahan saat mengikuti lelang tapi harus mencantumkan kesanggupannya memberikan 10 persen sebagai koitmen awal,” tutur dia.
Adapun lokasi PLTS mayoritas berada di Indonesia Timur. Dia berharap pembangunan PLTS ini dapat mengurangi konsumsi solar di wilayah yang masih menggunakan pembangkit diesel.
“Ini memang dikhususkan untuk mengganti PLTD jadi kebutuhan listrik siang hari dapat dipasok dari PLTS. Targetnya 20 persen mengurangi konsumsi BBM,” jelasnya.
Data Kementerian ESDM merilis perusahaan pemenang lelang, diantaranya PT LEN Industri untuk daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 5 MW dan harga listrik USD25 sent per kWh; PT Global Karya Mandiri untuk daerah Atambua, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 1 MW dan harga listrik USD25 sent per kWh; PT Brantas Energi-Adyawinsa KSO untuk daerah Gorontalo dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD22,95 sen per kWh;
PT Global Karya Mandiri untuk daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD25 sen per kWh ; PT Berkah Surya Madani untuk daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD18,36 sen per kWh.
Di samping itu, PT Buana Multi Techindo untuk daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 1 MW dan harga listrik USD24,98 sen per kWh dan PT Indo Solusi Utama untuk daerah Maumere-Rope-Ende, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2 MW dan harga listrik USD24,98 sen per kWh.
(rna)
