Bisnis sosial jadi strategi solusi hadapi AEC
Kamis, 17 April 2014 - 15:29 WIB
Bisnis sosial jadi strategi solusi hadapi AEC
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 tinggal beberapa bulan lagi. Namun, di Indonesia masih menjadi perdebatan tentang siap tidaknya masyarakat Indonesia menghadapi AEC.
Karena itu, diusulkan pemberlakuan bisnis sosial sebagai strategi solusi bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Bisnis sosial sebagai strategi solusi AEC ini akan lebih bisa terlaksana dengan baik jika diimplementasikan pada sumber daya manusia atau masyarakat di masing-masing negara.
"Bisnis sosial di sini tak perlu bisnis besar, tapi justru bagaimana kita mampu mendorong para wirausaha muda untuk melakukannya," ujar Guru Besar Universiti Kebangsaan Malaysia, Rika Fatimah, Kamis (17/4/2014).
Dai menjelaskan, bisnis sosial merupakan praktik bisnis yang dapat dilakukan untuk mendukung kesiapan wirausaha. Dalam bisnis sosial, aspek sosial menjadi tujuan utamanya. Meski pemilik usaha atau investor memiliki hak menghentikan investasinya secara bertahap, namun mereka tidak bisa mengambil keuntungan yang dihasilkan.
"Tujuan investasi dalam bisnis sosial dilakukan murni untuk mencapai satu atau lebih sasaran sosial yang disusun sejak awal beroperasinya bisnis tersebut. Dalam bisnis sosial pun, perusahaan wajib menanggung semua biaya dan harus mampu menghasilkan keuntungan sembari tetap fokus pada sasaran sosial yang diinginkan," paparnya.
Rika menuturkan, program wirausaha dengan bisnis sosial di Malaysia justru menyasar pada masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan rendah namun berminat menekuni bisnis. Caranya dengan mengikutsertakan mereka dalam pendidikan informal kewirausahaan dan pelatihan kerja.
Sehingga, lanjut dia, satu sasaran sosial telah tercapai, yakni pemberdayaan masyarakat miskin demi meningkatkan status ekonomi mereka. Menurutnya, pelaksanaan bisnis sosial ini memang tidak mudah.
"Dibutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, pihak akademisi sebagai perumus program dan masyarakat sebagai sasaran dan pelaksananya. Namun, jika dapat dijalankan dengan baik, dipastikan makin banyak para wirausaha yang bermutu. Dengan sendirinya, perekonomian mereka siap hadapi AEC 2015," terangnya.
Dekan Fakultas Ekonomi UNY, Sugiharsono menuturkan, AEC dapat menjadi peluang, harapan, tantangan bahkan ancaman bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Persoalan untuk Indonesia sampai saat ini adalah kesiapan sumber daya manusia, baik intelektual, mental maupun spiritual.
"Dalam rangka penyiapan SDM menghadapi era globalisasi, peran dunia pendidikan tak bisa diabaikan. Dunia pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan SDM yang memiliki intelektual, mental maupun spiritual matang sesuai kebutuhan masa depan," ujarnya.
Sugiharsono mengatakan, dengan kualitas SDM yang terbaik, para pelaku ekonomi Indonesia akan mampu produktif, berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif. Dengan begitu, peningkatan kemakmuran masyarakat secara makro dan mikro pun akan tercapai.
"Di sisi lain, pemerintah juga harus menciptakan iklim perekonomian nasional yang kondusif demi keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan harus mampu melindungi dan memfasilitasi para pelaku ekonomi nasional yang ada," pungkasnya.
Karena itu, diusulkan pemberlakuan bisnis sosial sebagai strategi solusi bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Bisnis sosial sebagai strategi solusi AEC ini akan lebih bisa terlaksana dengan baik jika diimplementasikan pada sumber daya manusia atau masyarakat di masing-masing negara.
"Bisnis sosial di sini tak perlu bisnis besar, tapi justru bagaimana kita mampu mendorong para wirausaha muda untuk melakukannya," ujar Guru Besar Universiti Kebangsaan Malaysia, Rika Fatimah, Kamis (17/4/2014).
Dai menjelaskan, bisnis sosial merupakan praktik bisnis yang dapat dilakukan untuk mendukung kesiapan wirausaha. Dalam bisnis sosial, aspek sosial menjadi tujuan utamanya. Meski pemilik usaha atau investor memiliki hak menghentikan investasinya secara bertahap, namun mereka tidak bisa mengambil keuntungan yang dihasilkan.
"Tujuan investasi dalam bisnis sosial dilakukan murni untuk mencapai satu atau lebih sasaran sosial yang disusun sejak awal beroperasinya bisnis tersebut. Dalam bisnis sosial pun, perusahaan wajib menanggung semua biaya dan harus mampu menghasilkan keuntungan sembari tetap fokus pada sasaran sosial yang diinginkan," paparnya.
Rika menuturkan, program wirausaha dengan bisnis sosial di Malaysia justru menyasar pada masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan rendah namun berminat menekuni bisnis. Caranya dengan mengikutsertakan mereka dalam pendidikan informal kewirausahaan dan pelatihan kerja.
Sehingga, lanjut dia, satu sasaran sosial telah tercapai, yakni pemberdayaan masyarakat miskin demi meningkatkan status ekonomi mereka. Menurutnya, pelaksanaan bisnis sosial ini memang tidak mudah.
"Dibutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, pihak akademisi sebagai perumus program dan masyarakat sebagai sasaran dan pelaksananya. Namun, jika dapat dijalankan dengan baik, dipastikan makin banyak para wirausaha yang bermutu. Dengan sendirinya, perekonomian mereka siap hadapi AEC 2015," terangnya.
Dekan Fakultas Ekonomi UNY, Sugiharsono menuturkan, AEC dapat menjadi peluang, harapan, tantangan bahkan ancaman bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Persoalan untuk Indonesia sampai saat ini adalah kesiapan sumber daya manusia, baik intelektual, mental maupun spiritual.
"Dalam rangka penyiapan SDM menghadapi era globalisasi, peran dunia pendidikan tak bisa diabaikan. Dunia pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan SDM yang memiliki intelektual, mental maupun spiritual matang sesuai kebutuhan masa depan," ujarnya.
Sugiharsono mengatakan, dengan kualitas SDM yang terbaik, para pelaku ekonomi Indonesia akan mampu produktif, berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif. Dengan begitu, peningkatan kemakmuran masyarakat secara makro dan mikro pun akan tercapai.
"Di sisi lain, pemerintah juga harus menciptakan iklim perekonomian nasional yang kondusif demi keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan harus mampu melindungi dan memfasilitasi para pelaku ekonomi nasional yang ada," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
