Menkeu: Sinergi pembinaan dorong pertumbuhan BLU
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan yang membawahi Badan Layanan Umum (BLU) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) hari ini.
Kementerian/lembaga/dewan kawasan yang membawahi BLU terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Riset dan teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, BPPT, LAPAN, Dewan Kawasan Batam dan Dewan Kawasan Sabang.
"MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pembinaan terhadap BLU. Ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, Pembinaan terhadap BLU terdiri dari pembinaan aspek keuangan yang dilakukan oleh Kemenkeu dan pembinaan teknis yang dilakukan kementerian/lembaga," Jelas Menteri Keuangan M Chatib Basri di Jakarta (23/04/14).
Menurut dia, sinergi pembinaan BLU menjadi suatu hal yang penting untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan BLU, khususnya peningkatan kualitas layanan publik, yang merupakan tujuan utama pembentukan BLU. Di sisi lain, sinergi pembinaan juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel bersamaan dengan meningkatknya pendapatan BLU.
"Sinergi juga menjadi hal yang penting karena dalam perkembangannya, pola pengelolaan keuangan BLU sebagai konsep yang relatif baru, yang masih menyisakan beberapa permasalahan pada tataran administrasi keuangan negara, seperti efisiensi belanja, transparansi potensi pendapatan, dan pengelolaan atas pendapatan BLU yang bersumber dari hibah pihak ketiga," tutur dia.
Dalam konteks ini, Chatib menambahkan, sinergi yang menjadi inti MoU merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BLU yang semakin baik, yaitu melalui modernisasi administrasi dan pelayanan pemerintah.
Kementerian/lembaga/dewan kawasan yang membawahi BLU terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Riset dan teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, BPPT, LAPAN, Dewan Kawasan Batam dan Dewan Kawasan Sabang.
"MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergi upaya pembinaan terhadap BLU. Ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, Pembinaan terhadap BLU terdiri dari pembinaan aspek keuangan yang dilakukan oleh Kemenkeu dan pembinaan teknis yang dilakukan kementerian/lembaga," Jelas Menteri Keuangan M Chatib Basri di Jakarta (23/04/14).
Menurut dia, sinergi pembinaan BLU menjadi suatu hal yang penting untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan BLU, khususnya peningkatan kualitas layanan publik, yang merupakan tujuan utama pembentukan BLU. Di sisi lain, sinergi pembinaan juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel bersamaan dengan meningkatknya pendapatan BLU.
"Sinergi juga menjadi hal yang penting karena dalam perkembangannya, pola pengelolaan keuangan BLU sebagai konsep yang relatif baru, yang masih menyisakan beberapa permasalahan pada tataran administrasi keuangan negara, seperti efisiensi belanja, transparansi potensi pendapatan, dan pengelolaan atas pendapatan BLU yang bersumber dari hibah pihak ketiga," tutur dia.
Dalam konteks ini, Chatib menambahkan, sinergi yang menjadi inti MoU merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan BLU yang semakin baik, yaitu melalui modernisasi administrasi dan pelayanan pemerintah.
(rna)