Dipo Alam minta rencana akuisisi BTN ditunda
Rabu, 23 April 2014 - 19:31 WIB
Dipo Alam minta rencana akuisisi BTN ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meminta agar rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), ditunda sampai ada kebijakan lebih lanjut.
"Saya tulis surat kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dirut Bank Mandiri, dan Dirut Bank BTN agar tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak kepada masyarakat luas, dan membebani pemerintahan mendatang," ungkap dia seperti di lansir dalam situs Setkab, Rabu (23/4/2014).
Dia meminta agar mengkaji secara komprehensif rencana pengalihan kepemilikan Bank BTN sesuai mekanisme yang berlaku, dalam rangka pengalihan kepemilikan saham milik pemerintah/negara pada BUMN.
"Rencana pengalihan kepemilikan Bank BTN ke Bank Mandiri itu harus mendahulukan prosedur dan tata cara tentang pengalihan, konsolidasi bank, dan harus dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah (Perpu) No 41/2013, Perpu No 43/2005, dan Keputusan Presiden No 18/2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan," terang dia.
Dipo meminta agar rencana pengalihan kepemilikan saham Bank BTN tidak dipublikasikan terlebih dahulu secara luas kepada masyarakat, sebelum terdapat kesatuan pendapat dan rencana kebijakan yang utuh. Hal Ini termasuk sebelum terpenuhinya persyaratan dan prosedur pengalihan kepemilikan saham negara pada BUMN.
"Semoga semua karyawan Bank BTN dapat memahami proses yang sedang berlangsung terkait wacana pengalihan kepemilikan saham Bank BTN ke Bank Mandiri," pungkas dia.
"Saya tulis surat kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dirut Bank Mandiri, dan Dirut Bank BTN agar tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak kepada masyarakat luas, dan membebani pemerintahan mendatang," ungkap dia seperti di lansir dalam situs Setkab, Rabu (23/4/2014).
Dia meminta agar mengkaji secara komprehensif rencana pengalihan kepemilikan Bank BTN sesuai mekanisme yang berlaku, dalam rangka pengalihan kepemilikan saham milik pemerintah/negara pada BUMN.
"Rencana pengalihan kepemilikan Bank BTN ke Bank Mandiri itu harus mendahulukan prosedur dan tata cara tentang pengalihan, konsolidasi bank, dan harus dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah (Perpu) No 41/2013, Perpu No 43/2005, dan Keputusan Presiden No 18/2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan," terang dia.
Dipo meminta agar rencana pengalihan kepemilikan saham Bank BTN tidak dipublikasikan terlebih dahulu secara luas kepada masyarakat, sebelum terdapat kesatuan pendapat dan rencana kebijakan yang utuh. Hal Ini termasuk sebelum terpenuhinya persyaratan dan prosedur pengalihan kepemilikan saham negara pada BUMN.
"Semoga semua karyawan Bank BTN dapat memahami proses yang sedang berlangsung terkait wacana pengalihan kepemilikan saham Bank BTN ke Bank Mandiri," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
