Harga pupuk subsidi di Boyolali makin melejit

Sindonews.com - Para petani di Kabupaten Boyolali semakin mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Pasalnya, akibat kelangkaan tersebut, saat ini harga pupuk di pasaran naik dua kali lipat.

Keterangan yang didapatkan dari sejumlah petani di Kecamatan Kemusu, Boyolali, kelangkaan pupuk semakin lama semakin menjerat leher para petani. Tanaman yang mereka tanam pada musim tanam kali ini terancam gagal panen jika tanpa pupuk.

Namun, jika memaksakan tetap menggunakan pupuk kimia, para petani bakal menderita kerugian yang tidak sedikit. Salah seorang petani di Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Dwiryo mengatakan, pupuk bersubsidi saat ini bagaikan bongkahan emas.

Menurutnya, selain susah didapat, pupuk harganya juga tinggi. Satu sak pupuk bersubsidi yang biasanya dijual pada angka Rp90 ribu kini naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp190 ribu.

Harga sebesar itu sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Menurutnya, harga itu akan semakin naik, seiring semakin langkanya pupuk-pupuk itu di tingkat pengecer. "Itu sangat tinggi sekali, petani kecil tidak mampu membelinya, walaupun mahal, mencarinya juga susah, tidak sembarang tempat ada," kata Dwiryo kepada Koran Sindo, Senin (12/5/2014).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh petani lainnya, Sudarsi yang mengatakan, akibat semakin mahalnya pupuk membuat tanaman padi miliknya semakin tidak terurus. Penggunaan pupuk kandang, saat ini juga tidak membantu banyak terhadap perkembangan padi yang dia tanam.

Para petani pun mengaku pasrah jika panen kali ini menyusut drastis dibanding masa panen sebelumnya. "Mau gimana lagi, dicari saja susah, kalau ada harganya juga tinggi dan kita tidak mampu membelinya," ucapnya.

Sementara, Bupati Boyolali, Seno Samodra menilai kelangkaan pupuk yang terus terjadi di Boyolali ini karena permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan, dalam distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah telah terjadi penyimpangan di salah satu pihak. Penyimpangan itu diduga dilakukan oleh sindikat tingkat nasional.

Pihaknya meminta agar pemerintah bertindak tegas untuk menghentikan permainan ini. Pasalnya hal ini akan semakin merugikan para petani kecil. "Ini skalanya tingkat nasional, jadi pemerintah harus tegas," ucapnya.