Ekonom setuju anggaran K/L dipotong

Sindonews.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L).

Hal tersebut guna menekan angka defisit anggaran tidak melebihi 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menanggapi hal itu, Ekonom dari Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati menilai pemerintah bisa menjalankan pemangkasan anggaran belanja K/L.

Karena, lanjut dia, realisasi belanja pemerintah biasanya tidak lebih tinggi dari dana yang dianggarkan. "Saya pikir bisa dijalankan, karena realisasi biasanya selalu enggak setinggi itu. Jadi itu enggak masalah, defisit anggaran dari tahun ke tahun seinget saya anggarannya enggak sampai 100 persen, selalu tersisa," ujar Nina kepada Sindonews, Minggu (18/5/2014).

Bahkan, neraca perdagangan bisa surplus. Karena itu, yang perlu dijaga adalah jangan sampai pemerintah melakukan hal-hal yang berlebihan. Jadi harus ada belanja yang ditekan.

"Artinya bisa ditekan defisit, bahkan mungkin neracanya bisa surplus. Karena sekarang kisarannya 2,5 persen, kalau misalnya terealisasi anggarannya cuma 95 persen berarti realisasinya surplus," pungkasnya.