Pemerintah Ajukan Pemangkasan Anggaran K/L ke DPR

JAKARTA - Dalam rangka menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp251,7 triliun atau setara 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp98,5 triliun dan transfer dana daerah sebesar Rp8,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri mengatakan, tindakan pamangkasan tersebut seperti tertera dalam RAPBN-P 2014 yang diajukan ke DPR, hari ini.

"Yang kami lakukan adalah untuk menjaga defisit APBN 2014 agar tetap 2,5 persen," ujar Chatib saat ditemui wartawan usai mengajukan RAPBN-P 2014 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Chatib mengatakan, pemotongan anggaran belanja negara 2014 yang mencapai Rp107,4 triliun tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. "Di antaranya, penerimaan pajak yang menurun karena pertumbuhan ekonomi lebih lambat," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, ada efek dari penurunan harga komoditas ekspor Indonesia, penurunan lifting minyak, subsidi energi meningkat dan menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Chatib menjelaskan, pada APBN 2014 belanja K/L sebesar Rp637,8 triliun dan akan dikoreksi menjadi Rp539,3 triliun pada RAPBN-P 2014. Sementara, dana transfer ke daerah akan dipangkas dari Rp592,6 triliun (APBN 2014) menjadi Rp583,7 triliun (RAPBN-P 2014). Total dari pemangkasan belanja negara mencapai Rp107,4 triliun.

Dalam rancangan perubahan angggaran negara tersebut, belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) justru dinaikkan dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun.

Belanja subsidi listrik juga naik dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun. Meski ada pemangkasan belanja K/L, total belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-P 2014 meningkat dari Rp1.249,9 triliun menjadi Rp1.265,8 triliun.

Sementara, pendapatan negara pada RAPBN-P 2014 ditetapkan sebesar Rp1.597,7 triliun atau menurun dibandingkan dengan target di APBN 2014 yang sebesar Rp1.667,1 triliun.