Pertamina Gandeng Kejati Jateng untuk Perlindungan Hukum
Selasa, 20 Mei 2014 - 18:20 WIB
Pertamina Gandeng Kejati Jateng untuk Perlindungan Hukum
A
A
A
SEMARANG - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Jawa Tengah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan operasional Pertamina dalam melayani masyarakat di Jawa Tengah.
Melalui sinergi dan persamaan persepsi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini diharapkan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pengawalan dan bantuan hukum kepada Pertamina selama melaksanakan kegiatan operasionalnya untuk memberikan kontribusi terhadap negara.
Nota Kesepahaman Penyelesaian Masalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ditandatangani langsung oleh GM Marketing Operation Reg IV PT Pertamina (Persero) Subagjo H. Moeljanto dan Kajati Jateng Babul Khoir, Selasa (20/5/2014).
“Pertamina menyadari bahwa penyaluran energi (BBM dan Elpiji) kepada masyarakat tidak luput dari sorotan dan incaran berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Oleh karena itu pertamina memerlukan pengawalan dan bantuan hukum,” kata GM Marketing Operation Reg IV PT Pertamina (Persero) Subagjo H Moeljanto.
Bentuk kerja sama secara tertulis antara Pertamina dengan Kejati dalam hal pemberian bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata atau Tata Usaha Negara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pertamina.
“Pertamina sebagai BUMN yang bertugas melayani penyaluran energi kepada masyarakat membutuhkan dukungan dari Aparat hukum yang dalam hal ini pihak Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara,” jelas Subagjo.
Assiaten Manager External Relation PT Pertamina Region 4 Jateng-DIY, Roberth MV Dumatubun menambahkan, kerjasama ini juga sebagai upaya dari Pertamina untuk mencegah adanya penyalahgunaan penyaluran BBM.
Dia menjelaskan, Pertamina telah melakukan langkah langkah antisipasi dan strategis untuk tetap mengamankan dan menyalurkan BBM ke seluruh wilayah Jawa Tengah.”Untuk penyaluran energi kita sudah memiliki sistem tata niaga penyaluran, sehingga diharapkan akan memperkecil kebocoran, jelasnya.
Melalui sinergi dan persamaan persepsi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini diharapkan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pengawalan dan bantuan hukum kepada Pertamina selama melaksanakan kegiatan operasionalnya untuk memberikan kontribusi terhadap negara.
Nota Kesepahaman Penyelesaian Masalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ditandatangani langsung oleh GM Marketing Operation Reg IV PT Pertamina (Persero) Subagjo H. Moeljanto dan Kajati Jateng Babul Khoir, Selasa (20/5/2014).
“Pertamina menyadari bahwa penyaluran energi (BBM dan Elpiji) kepada masyarakat tidak luput dari sorotan dan incaran berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Oleh karena itu pertamina memerlukan pengawalan dan bantuan hukum,” kata GM Marketing Operation Reg IV PT Pertamina (Persero) Subagjo H Moeljanto.
Bentuk kerja sama secara tertulis antara Pertamina dengan Kejati dalam hal pemberian bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata atau Tata Usaha Negara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pertamina.
“Pertamina sebagai BUMN yang bertugas melayani penyaluran energi kepada masyarakat membutuhkan dukungan dari Aparat hukum yang dalam hal ini pihak Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata atau Tata Usaha Negara,” jelas Subagjo.
Assiaten Manager External Relation PT Pertamina Region 4 Jateng-DIY, Roberth MV Dumatubun menambahkan, kerjasama ini juga sebagai upaya dari Pertamina untuk mencegah adanya penyalahgunaan penyaluran BBM.
Dia menjelaskan, Pertamina telah melakukan langkah langkah antisipasi dan strategis untuk tetap mengamankan dan menyalurkan BBM ke seluruh wilayah Jawa Tengah.”Untuk penyaluran energi kita sudah memiliki sistem tata niaga penyaluran, sehingga diharapkan akan memperkecil kebocoran, jelasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
