Pemerintah dan BI Gelar Rakornas V TPID Bahas Inflasi
Pemerintah dan BI Gelar Rakornas V TPID Bahas Inflasi
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari ini.
Gubernur BI Agus Martowardoyo melaporkan bahwa Rakornas yang digelar hari ini, merupakan wadah koordinasi pengendalian inflasi daerah pada tingkat tertinggi yang saling berhubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya dalam rangka merumuskan masalah stabilitas harga dalam menghadapi tantangan inflasi tahun ini.
Menurutnya, di tengah meningkatnya berbagai tantangan 2013, tingkat inflasi yang diperkirakan akan mencapai dua digit, ternyata bisa dijaga pada level 8,3%. "Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen dan dukungan sekitar 233 tim pengendali inflasi daerah," ujar dia dalam sambutannya pada acara tersebut, Rabu (21/5/2014).
Dia juga menyampaikan bahwa, berbagai upaya dilakukan oleh para pemerintah pusat dan diteruskan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Misalnya subsidi ongkos angkot di Jawa Timur.
Selain itu, peningkatan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Kupang, pengedalian ditingkat harga petani melalui sistem resi gudang yang dilaksankan di Cirebon, pelaksanaan konversi BBG bagi nelayan di Gorontalo dan langkah-langkah lain yang menunjang penekanan inflasi daerah.
"Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu menekan dampak kenaikan BBM pada 2013, bahkan ini lebih baik dibanding 2005 dan 2008 yang saat itu mencapai 17%. Tekanan infalsi pada saat ini terus mengalami penurunan dan ditargetkan sepanjang 2014 sebesar 4,5 plus minus 1%," katanya.
Agus mengatakan, tingkat inflasi nasional sebenarnya 80% ditentukan dari kondisi di daerah. Maka, TPID dan kepala daerah mutlak diperlukan untuk turut mengendalikan agar masyarakat bisa hidup lebih baik di garis kesejahteraan.
Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa hal yang menghambat pengendalian tingkat inflasi seperti struktur pembentukan harga yang tidak efisien dan transparansi harga, serta belum optimalnya kerja sama antar daerah.
"Sebab itu, permasalahan inflasi di daerah perlu dukungan dan koordinasi pada tingkat pusat," imbuhnya.
Acara Rakornas ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh wilayah di Indonesia.
Gubernur BI Agus Martowardoyo melaporkan bahwa Rakornas yang digelar hari ini, merupakan wadah koordinasi pengendalian inflasi daerah pada tingkat tertinggi yang saling berhubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya dalam rangka merumuskan masalah stabilitas harga dalam menghadapi tantangan inflasi tahun ini.
Menurutnya, di tengah meningkatnya berbagai tantangan 2013, tingkat inflasi yang diperkirakan akan mencapai dua digit, ternyata bisa dijaga pada level 8,3%. "Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen dan dukungan sekitar 233 tim pengendali inflasi daerah," ujar dia dalam sambutannya pada acara tersebut, Rabu (21/5/2014).
Dia juga menyampaikan bahwa, berbagai upaya dilakukan oleh para pemerintah pusat dan diteruskan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing. Misalnya subsidi ongkos angkot di Jawa Timur.
Selain itu, peningkatan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Kupang, pengedalian ditingkat harga petani melalui sistem resi gudang yang dilaksankan di Cirebon, pelaksanaan konversi BBG bagi nelayan di Gorontalo dan langkah-langkah lain yang menunjang penekanan inflasi daerah.
"Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu menekan dampak kenaikan BBM pada 2013, bahkan ini lebih baik dibanding 2005 dan 2008 yang saat itu mencapai 17%. Tekanan infalsi pada saat ini terus mengalami penurunan dan ditargetkan sepanjang 2014 sebesar 4,5 plus minus 1%," katanya.
Agus mengatakan, tingkat inflasi nasional sebenarnya 80% ditentukan dari kondisi di daerah. Maka, TPID dan kepala daerah mutlak diperlukan untuk turut mengendalikan agar masyarakat bisa hidup lebih baik di garis kesejahteraan.
Selain itu, lanjut dia, terdapat beberapa hal yang menghambat pengendalian tingkat inflasi seperti struktur pembentukan harga yang tidak efisien dan transparansi harga, serta belum optimalnya kerja sama antar daerah.
"Sebab itu, permasalahan inflasi di daerah perlu dukungan dan koordinasi pada tingkat pusat," imbuhnya.
Acara Rakornas ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh wilayah di Indonesia.
(izz)
Explore More