Keputusan Blok Mahakam Diserahkan Pemerintah Baru

JAKARTA - Total E&P Indonesie yang berkolaborasi dengan Inpex dalam pengelolaan kawasan kaya minyak dan gas di Blok Mahakam, akan habis masa kontraknya pada 2017.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, sebaiknya permasalahan mengenai pemegang selanjutnya diserahkan kepada pemerintahan baru.

"Keputusannya tidak sekarang, menurut saya enggak apa apa. Karena ada pemerintah baru, memang baik juga kalau yang memutuskan pemerintah baru. Jangan sampai pemerintah lama memutuskan kemudian jadi beban pemerintah baru. Kecuali enggak sempat, ini sempat, kan habisnya 2017," ungkap dia usai senam pagi di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Saat ini, lanjut dia, PT Pertamina (persero) sudah mengajukan surat terkait kesiapannya untuk mengelola Blok Mahakam. Karena itu, tidak ada alasan lagi kontrak perusahaan asal Perancis dan Jepang itu diperpanjang.

"Aku kan sudah ngomong, bahwa Pertamina sudah ngajukan surat. Pertamina mampu dan siap dari segi keahlian, manajemen, maupun pendanaan. Jadi enggak ada lagi orang yang beralasan, bahwa itu harus diperpanjang karena Indonesia tidak siap atau Pertamina enggak siap," terangnya.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan baru nanti, dia berharap sudah ada keputusan mengenai pemegang Blok Mahakam selanjutnya. Karena, jika tidak segera diputuskan akan mengganggu pemilik baru blok tersebut.

"Nanti pemerintah baru 100 hari pertama sudah memutuskan itu, atau setidaknya enggak 100 hari pertama. Tapi akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah diputuskan. Karena, kalau tidak nanti mengganggu pemilik baru blok itu. Kalau nanti enggak segera diputuskan, terus waktunya mepet, baru Pertamina ditunjuk. Nanti tiba- tiba 2017 produksinya merosot, karena belum sempat diapa-apakan," pungkas Dahlan.