Pemerintah Pertimbangkan Permintaan Freeport

JAKARTA - Pemerintah meminta imbalan atas pembangunan Freeport beberapa persen sebagai bukti keseriusan atas pembangunan pabrik di Indonesia. Sementara, pihak perusahaan meminta bea keluar (BK) nol persen.

Menteri Koordinator bidang Ekonomi Chairul Tanjung (CT) menjelaskan bahwa, setiap perusahaan banyak permintaan, dan pemerintah berusaha menyaring, permintaan mana yang perlu maupun yang tidak.

"Mengenai apa yang diminta, tentu banyak yang diminta, namanya pengusaha. Tentu pemerintah akan mempertimbangkan apa yang bisa dikasih dan apa yang tidak, sesuai kepentingan nasional Indonesia," ujarnya usai Rakor di kantor Menko ekonomi, Jakarta Rabu (28/5/2014) malam.

‬Untuk penyesuaian tarif, CT menjelaskan sudah ada PMK yang dikeluarkan Kemenkeu dan bagi orang-orang yang tidak eligible untuk mendapatkan perlakuan khusus‬.

‪"Namun akan dikeluarkan PMK sendiri untuk orang yang sudah komitmen bangun smelter. Karena, ini PMK dalam rangka BK ini betul-betul ditujukan untuk memaksa para penambang bangun smelter bukan sebagai penerimaan negara. Tentu saja kalau tidak bangun akan menambah BK dan menambah penerimaan negara," jelasnya.

Sayangnya, CT belum bisa memaparkan berapa tarif yang akan dikeluarkan. "Masalah tarif tidak bisa saya umumkan sekarang, karena nanti ‪akan secara khusus diumumkan saat PMK diterbitkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, PMK akan langsung dibawa sidang kabinet, lalu diputuskan setelah disetor dan disetujui. Diperkirakan pada pekan depan.

"Insya Allah, tergantung Freeport dan Newmont apakan siap dan bisa bernegosiasi dengan tim negesiasi pemerintah dengan baik atau tidak. Jadi kalau minggu depan selesai ya minggu depan bsa diterbitkan. Kalau dua minggu, ya dua minggu. Tapi lebih cepat lebih baik," pungkas CT.