Perusahaan Diminta Salurkan CSR untuk Bedah Rumah
Senin, 02 Juni 2014 - 17:53 WIB
Perusahaan Diminta Salurkan CSR untuk Bedah Rumah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta perusahaan di Indonesia yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyalurkan dananya pada kegiatan bedah rumah untuk masyarakat.
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor perumahan. Sehingga upaya untuk membantu masyarakat masih belum optimal.
"Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor pembangunan perumahan untuk masyarakat khususnya rumah swadaya. Karena itu, kami berharap bantuan serta dukungan dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyalurkan dana CSR ke program bedah rumah masyarakat," ujar Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam rilisnya, Senin (2/6/2014).
Acara tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai perusahaan seperti Freeport, BRI, Antam, Astra International, Rajawali Asia Resources, Pertamina, Holcim, Buddha Tzu Chi, Habitat for Humanity, Total, Sinar Mas Land, BNI, Medco Power Indonesia.
Menurutnya, saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia mencapai angka lebih dari 7,9 juta unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun apabila tidak ditangani secara serius. Untuk itu diperlukan kerja sama dari masyarakat, badan usaha dan pemerintah untuk mengatasinya.
Adanya bantuan dana CSR tersebut selain bisa membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin di sekitar perusahaan lebih layak huni juga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
Untuk itu, imbuh Jamil, Kemenpera tidak akan bosan untuk mengajak peran serta aktif dari berbagai badan usaha dan Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) untuk berpartisipasi dalam rangka membangun rumah tidak layak huni melalui program CSR dengan membedah rumah masyarakat yang tidak layak huni.
"Salah satu upaya Kemenpera untuk mensukseskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah adalah mengubah paradigma pembangunan rumah dengan memberdayakan masyarakat secara gotong royong untuk membangun rumah yang layak huni," katanya.
Dalam hal ini, masyarakat bertanggung jawab membangun rumah sendiri, namun karena adanya masyarakat yang memiliki keterbatasan dana diperlukan bantuan pemerintah dan badan usaha dengan memberi bantuan stimulan.
Jamil mengatakan, saat ini banyak perusahaan memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitar dengan melaksanakan program CSR bedah rumah yang dilaksanakan mereka sendiri maupun bermitra dengan Kemenpera. Program bantuan perumahan memiliki nilai berbeda-beda, dari jutaan rupiah hingga ada yang lebih dari Rp60 juta per unit.
Dia mencontohkan, program BSPS sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberi stimulan agar masyarakat sadar agar menjadikan rumah tinggalnya layak untuk dihuni.
Jamil menuturkan, masyarakat jangan diberi ikan, tapi diberi pancing atau stimulan supaya dapat memancing ikan sendiri. Kecuali yang benar-benar tidak mampu, seperti jompo atau cacat. Sehingga, bantuan yang diberikan tidak terlalu memanjakan masyarakat.
"Kemenpera berharap badan usaha atau LSM dengan anggaran dapat membantu lebih banyak masyarakat dengan meningkatkan jumlah rumah yang dapat dibantu. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini jumlah RTLH sangat besar. Jika nilai bantuan per unit sangat tinggi, hanya sedikit masyarakat yang bisa dibantu," pungkasnya.
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor perumahan. Sehingga upaya untuk membantu masyarakat masih belum optimal.
"Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor pembangunan perumahan untuk masyarakat khususnya rumah swadaya. Karena itu, kami berharap bantuan serta dukungan dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyalurkan dana CSR ke program bedah rumah masyarakat," ujar Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam rilisnya, Senin (2/6/2014).
Acara tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai perusahaan seperti Freeport, BRI, Antam, Astra International, Rajawali Asia Resources, Pertamina, Holcim, Buddha Tzu Chi, Habitat for Humanity, Total, Sinar Mas Land, BNI, Medco Power Indonesia.
Menurutnya, saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia mencapai angka lebih dari 7,9 juta unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun apabila tidak ditangani secara serius. Untuk itu diperlukan kerja sama dari masyarakat, badan usaha dan pemerintah untuk mengatasinya.
Adanya bantuan dana CSR tersebut selain bisa membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin di sekitar perusahaan lebih layak huni juga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
Untuk itu, imbuh Jamil, Kemenpera tidak akan bosan untuk mengajak peran serta aktif dari berbagai badan usaha dan Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) untuk berpartisipasi dalam rangka membangun rumah tidak layak huni melalui program CSR dengan membedah rumah masyarakat yang tidak layak huni.
"Salah satu upaya Kemenpera untuk mensukseskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah adalah mengubah paradigma pembangunan rumah dengan memberdayakan masyarakat secara gotong royong untuk membangun rumah yang layak huni," katanya.
Dalam hal ini, masyarakat bertanggung jawab membangun rumah sendiri, namun karena adanya masyarakat yang memiliki keterbatasan dana diperlukan bantuan pemerintah dan badan usaha dengan memberi bantuan stimulan.
Jamil mengatakan, saat ini banyak perusahaan memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitar dengan melaksanakan program CSR bedah rumah yang dilaksanakan mereka sendiri maupun bermitra dengan Kemenpera. Program bantuan perumahan memiliki nilai berbeda-beda, dari jutaan rupiah hingga ada yang lebih dari Rp60 juta per unit.
Dia mencontohkan, program BSPS sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberi stimulan agar masyarakat sadar agar menjadikan rumah tinggalnya layak untuk dihuni.
Jamil menuturkan, masyarakat jangan diberi ikan, tapi diberi pancing atau stimulan supaya dapat memancing ikan sendiri. Kecuali yang benar-benar tidak mampu, seperti jompo atau cacat. Sehingga, bantuan yang diberikan tidak terlalu memanjakan masyarakat.
"Kemenpera berharap badan usaha atau LSM dengan anggaran dapat membantu lebih banyak masyarakat dengan meningkatkan jumlah rumah yang dapat dibantu. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini jumlah RTLH sangat besar. Jika nilai bantuan per unit sangat tinggi, hanya sedikit masyarakat yang bisa dibantu," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
