Kadin Dorong Pertumbuhan Wirausaha Melalui CSR

JAKARTA - Proporsi masyarakat yang bergerak di bidang wirausaha masih relatif kecil atau baru sekitar 0,24% dari total populasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Corporate Social Responsibility Suryani Motik mengatakan, minimnya jumlah wirausahawan di Indonesia perlu diterapkan strategi baru dalam menstimulasi pertumbuhan sektor wirausaha di Tanah Air.

"Untuk menciptakan wirausahawan baru perlu penerapan strategi yang komprehensif serta peran perusahaan-perusahaan melalui CSR," ujarnya dalam Rakernas Kadin Bidang CSR di Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Menurutnya, peran CSR perusahaan sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha. Untuk itu, Kadin mendorong perusahaan menggunakan alokasi dana CSR yang dimiliki untuk menciptakan wirausaha baru secara berkesinambungan.

"Wirausaha di Indonesia belum mencapai 1% atau masih sekitar 500 ribu dari jumlah penduduk. Padahal, peningkatan rasio jumlah wirausahawan terhadap jumlah populasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain," katanya.

Indonesia minimal memerlukan 2% atau sekitar 4,8 juta wirausahawan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai perbandingan, jumlah wirausahawan di Amerika Serikat (AS) sebesar 12%, Singapura 7%, Jepang 10%, dan Malaysia 3% dari total penduduknya.

"Saat ini, beberapa program CSR yang berbasis kewirausahaan sudah ada yang berjalan baik seperti kerja sama perbankan dengan calon wirausahawan baru," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Indonesia bukan hanya sekedar butuh untuk mencetak wirausahawan secara kuantitas, tetapi juga harus mampu membangun bisnisnya. "Itu perlu upaya besar dan merupakan tantangan yang harus dihadapi Kadin," katanya.

Selama ini, CSR hanya dianggap untuk kegiatan amal dan publikasi perusahaan saja. Padahal, menurut Suryo, potensinya sangat besar. Dana CSR yang terkupul tiap tahun sangat besar.

"Menurut survey di 2011 terhadap 59 perusahaan besar papan atas rata-rata memiliki keuntungan Rp 1,5 triliun pertahun," ujarnya.
Apabila setiap perusahaan menganggarkan 3% dari keuntungan untuk kegiatan CSR, maka akan terkumpul dana Rp5 triliun. "Namun hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk dana CSR," ucapnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan, dana yang dimiliki pemerintah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sangat terbatas, ditambah adanya pemotongan anggaran pemerintah yang berimbas pada pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sektor IKM sekitar 45%-50% atau dari sekitar Rp360 miliar menjadi Rp190 miliar.

"Untuk anggaran IKM juga kena pemotongan sekitar 50%. Jadi terpaksa anggaran-anggaran IKM untuk 33 provinsi juga ikut dipotong," jelasnya.

Pemangkasan anggaran tersebut, kata dia, akan sangat memengaruhi target pemerintah untuk menciptakan 100 ribu wirausahawan baru hingga akhir tahun ini. "Dengan anggaran yang belum terpotong saja mungkin hanya cukup untuk 5 ribu wirausahaan. Dengan pemotongan ini, mungkin hanya cukup untuk 2/3-nya saja," kata dia.

Namun, Euis optimis IKM dalam negeri tetap mampu tumbuh walaupun pertumbuhannya di bawah target yang diharapkan melalui bantuan dari perusahaan swasta dan BUMN yang mengalokasikan anggaran CSR untuk mengembangkan sektor kewirausahaan di Indonesia.