Indonesia Lamban Bangun Jaminan Sosial Pekerja

JAKARTA - Jaminan sosial dan kesehatan merupakan pondasi dalam sebuah negara. Namun, pemerintah Indonesia dinilai lamban dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warganya, terutama pekerja.

"Kita negara yang terlambat dalam mengembangkan sistem jaminan kerja. Jamsostek, dulu PT Astek berdiri tahun 1970. Kalau negara tetangga itu sudah dari 1950-an. Sehingga, kita terlambat," ujar Kepala Biro SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Abdul Latif Alqaf dalam acara Polemik Sindo Trijaya FM di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Menurut dia, sebelum berbicara kesejahteraan, tujuan dari jaminan sosial yang paling penting adalah mencegah kemiskinan. "Benefit pokoknya memang mencegah kemiskinan. Tapi, ketika iuran semakin besar memberikan benefit tambahan (uang sekolah dan rumah), itu bisa jadi instrumen untuk tingkatkan kesejahteraan. Jadi, BPJS jembatan meningkatkan kesejahteraan," jelas Latif.

Dia menilai, jaminan sosial dan kesehatan bisa menjadi solusi bangsa untuk mencegah krisis ekonomi. Sebagai contoh, krisis yang terjadi pada 1978. Banyak negara tetangga yang mampu bertahan, hal ini karena mereka punya dana jaminan yang besar untuk melindungi negara.

"Akumulasi dana Rp10 triliun. Malaysia waktu itu punya sekitar Rp500 triliun, Singapura Rp450 triliun. Mereka tidak perlu andalkan iuran IMF (International Monetary Fund)," tuturnya.

Jaminan sosial dan kesehatan yang ada di Indonesia belum dapat dikategorikan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini karena iuran yang dibayarkan untuk jaminan tersebut relatif kecil.

"Mereka (negara tetangga) punya iuran dari pekerja itu 23%. Indonesia waktu Jamsostek itu hanya 12%. Jadi, belum ideal kalau dibilang untuk meningkatkan kesejahteraan, karena iurannya kecil," tandas Latif.