Fuad Ingin Pegawai Pajak Seperti Swasta
Selasa, 10 Juni 2014 - 17:13 WIB
Fuad Ingin Pegawai Pajak Seperti Swasta
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkeinginan agar para pegawai pajak di dalam naungannya memiliki reward atau penilaian kinerja yang baik seperti pegawai swasta.
Pembentukan ini akan seperti karyawan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Bisa reward sistemnya seperti itu. Badan tapi bukan swasta. Jadi reward bagus, dan ancaman pemecatan juga harus ada. Karena dengan dia PNS, dia (pegawai) kan mengikuti UU PNS, yang terlalu memproteksi orang-orang yang berkinerja tidak baik," ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Fuad Rahmany di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Fuad mengatakan, ada dua poin penting untuk rencana ini, yakni reward system yang berdasarkan penilaian masing-masing ketentuan.
"Jadi ada dua poin yang penting, reward system nya harus bagus seperti swasta, tapi dia juga bisa dipecat kapan saja kalau tidak berkinerja dengan baik. Dan itu hanya bisa kalau bukan PNS," sambungnya.
Menurut Fuad, saat ini PNS kalau tidak berkinerja dengan baik itu tidak bisa dipecat karena PNS hanya bisa dipecat, kalau dia tertangkap tangan melakukan kriminal.
"Seperti yang kita lakukan selama ini menangkap pegawai dengan KPK. Tapi kalau enggak bisa kita tangkap tangan, enggak bisa kita ganti. Reward juga kurang, itu hanya bisa kalau bukan PNS. Kalau PNS dia pukul rata semua sama, jadi sulit untuk bisa dibedakan. Sistem insentifnya enggak bisa kalau PNS, jadi dia harus seperti swasta," papar Fuad.
Dia menjelaskan, nantinya DJP tetap di bawah naungan Kementerian Keuangan seperti sekarang ini dan berharap dapat dilakukan pada pemerintahan baru. "Tidak harus, intinya itu saja. Terserah capres yang baru," pungkasnya.
Pembentukan ini akan seperti karyawan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Bisa reward sistemnya seperti itu. Badan tapi bukan swasta. Jadi reward bagus, dan ancaman pemecatan juga harus ada. Karena dengan dia PNS, dia (pegawai) kan mengikuti UU PNS, yang terlalu memproteksi orang-orang yang berkinerja tidak baik," ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Fuad Rahmany di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Fuad mengatakan, ada dua poin penting untuk rencana ini, yakni reward system yang berdasarkan penilaian masing-masing ketentuan.
"Jadi ada dua poin yang penting, reward system nya harus bagus seperti swasta, tapi dia juga bisa dipecat kapan saja kalau tidak berkinerja dengan baik. Dan itu hanya bisa kalau bukan PNS," sambungnya.
Menurut Fuad, saat ini PNS kalau tidak berkinerja dengan baik itu tidak bisa dipecat karena PNS hanya bisa dipecat, kalau dia tertangkap tangan melakukan kriminal.
"Seperti yang kita lakukan selama ini menangkap pegawai dengan KPK. Tapi kalau enggak bisa kita tangkap tangan, enggak bisa kita ganti. Reward juga kurang, itu hanya bisa kalau bukan PNS. Kalau PNS dia pukul rata semua sama, jadi sulit untuk bisa dibedakan. Sistem insentifnya enggak bisa kalau PNS, jadi dia harus seperti swasta," papar Fuad.
Dia menjelaskan, nantinya DJP tetap di bawah naungan Kementerian Keuangan seperti sekarang ini dan berharap dapat dilakukan pada pemerintahan baru. "Tidak harus, intinya itu saja. Terserah capres yang baru," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
