Pemerintah Dinilai Tak Tegas Soal Konversi BBM
Minggu, 15 Juni 2014 - 17:00 WIB
Pemerintah Dinilai Tak Tegas Soal Konversi BBM
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Hal ini mengakibatkan penggunaan BBM menjadi berlebihan.
"Persoalannya karena kegagalan pemerintah mengonversi ke BBG. Jadi, dampaknya BBM dikonsumsinya begitu," ujar dia kepada Sindonews, Minggu (15/6/2014).
Dia menilai, jika sejak awal rancangan konversi BBM ke BBG tersebut diterapkan di sektor transportasi publik, konsumsi BBM tidak akan membengkak. Selain itu, harus ada pemaksaan terhadap industri automotif untuk memasang konverter.
"Sehingga terjadi hybrid seperti beberapa produk baru dari Jepang. Itu kan tidak dipaksa seperti itu industri automotifnya," terang dia.
Bahkan, menurut Ichsanuddin, naiknya subsidi BBM tidak bisa dipsalahkan karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jangan disalahkan subsidinya. Saya tidak mengerti orang mikirnya itu kesalahan subsidi. Kalau pakai pasal 33 UUD 1945 dan pasal 23, subsidi itu tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah pemerintah tidak mampu menyediakan barang untuk hajat hidup orang banyak," tukas dia.
"Persoalannya karena kegagalan pemerintah mengonversi ke BBG. Jadi, dampaknya BBM dikonsumsinya begitu," ujar dia kepada Sindonews, Minggu (15/6/2014).
Dia menilai, jika sejak awal rancangan konversi BBM ke BBG tersebut diterapkan di sektor transportasi publik, konsumsi BBM tidak akan membengkak. Selain itu, harus ada pemaksaan terhadap industri automotif untuk memasang konverter.
"Sehingga terjadi hybrid seperti beberapa produk baru dari Jepang. Itu kan tidak dipaksa seperti itu industri automotifnya," terang dia.
Bahkan, menurut Ichsanuddin, naiknya subsidi BBM tidak bisa dipsalahkan karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jangan disalahkan subsidinya. Saya tidak mengerti orang mikirnya itu kesalahan subsidi. Kalau pakai pasal 33 UUD 1945 dan pasal 23, subsidi itu tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah pemerintah tidak mampu menyediakan barang untuk hajat hidup orang banyak," tukas dia.
(rna)
