Anggaran Perumahan Swadaya Diminta Tidak Dipotong
Anggaran Perumahan Swadaya Diminta Tidak Dipotong
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak melakukan pemotongan anggaran untuk perumahan swadaya.
Hal tersebut disampaikan di dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) bersama Komisi V DPR RI dengan agenda Pembahasan Perubahan Alokasi Anggaran untuk Fungsi dan Program Kementerian/Lembaga (K/L) dalam RAPBN-P TA 2014, di ruang Rapat Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim mengatakan, jika harus dilakukan pemotongan atau pengalihan anggaran, maka tidak untuk program yang berkaitan dengan keselamatan bangsa, perlindungan dari berbagai marabahaya dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam UUD.
"Misalnya tidak boleh memotong anggaran dalam hal pemenuhan hak dasar pemenuhan perumahan bagi warga negara," kata Abdul Hakim dalam rilisnya, Senin (16/6/2014).
Dia mengingatkan bagaimana bangsa Indonesia dapat membangun budaya, peradaban, kesehatan dan pendidikan tanpa perumahan yang memadai.
"Boleh dilakukan pemotongan tapi bukan program peningkatan fasilitasi dan sitmulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya. Karena itu, carikan alternatif pemotongan dari program yang lain," terangnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI yang lainnya, Mulyadi. Menurut dia, acuannya adalah program yang dipotong punya dampak seminimal mungkin bagi masyarakat dan sampaikan alasan pemotongannya kepada DPR.
"Karena besok pimpinan harus menyampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) tentang pemotongan program ini. Untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan dan dibawa ke rapat paripurna," tutur Mulyadi.
Sementara, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz berterima kasih kepada Banggar. Menurutnya, Komisi V sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankan anggaran Kemenpera.
"Rapat hari ini luar biasa sangat kooperatif. Sehingga pemotongan turun menjadi 10-12%. Saya patut berterima kasih khususnya kepada Banggar yang tetap berjuang untuk mempertahankan anggaran Kemenpera," tutur Djan Faridz.
Adapun anggaran Kemenpera dalam RAPBN-P 2014 mengalami pemotongan sebesar Rp563,9 miliar. Untuk program Perumahan Swadaya sendiri mengalami pemotongan sebesar Rp453,6 miliar.
Hal tersebut disampaikan di dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) bersama Komisi V DPR RI dengan agenda Pembahasan Perubahan Alokasi Anggaran untuk Fungsi dan Program Kementerian/Lembaga (K/L) dalam RAPBN-P TA 2014, di ruang Rapat Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim mengatakan, jika harus dilakukan pemotongan atau pengalihan anggaran, maka tidak untuk program yang berkaitan dengan keselamatan bangsa, perlindungan dari berbagai marabahaya dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam UUD.
"Misalnya tidak boleh memotong anggaran dalam hal pemenuhan hak dasar pemenuhan perumahan bagi warga negara," kata Abdul Hakim dalam rilisnya, Senin (16/6/2014).
Dia mengingatkan bagaimana bangsa Indonesia dapat membangun budaya, peradaban, kesehatan dan pendidikan tanpa perumahan yang memadai.
"Boleh dilakukan pemotongan tapi bukan program peningkatan fasilitasi dan sitmulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya. Karena itu, carikan alternatif pemotongan dari program yang lain," terangnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPR RI yang lainnya, Mulyadi. Menurut dia, acuannya adalah program yang dipotong punya dampak seminimal mungkin bagi masyarakat dan sampaikan alasan pemotongannya kepada DPR.
"Karena besok pimpinan harus menyampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) tentang pemotongan program ini. Untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan dan dibawa ke rapat paripurna," tutur Mulyadi.
Sementara, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz berterima kasih kepada Banggar. Menurutnya, Komisi V sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankan anggaran Kemenpera.
"Rapat hari ini luar biasa sangat kooperatif. Sehingga pemotongan turun menjadi 10-12%. Saya patut berterima kasih khususnya kepada Banggar yang tetap berjuang untuk mempertahankan anggaran Kemenpera," tutur Djan Faridz.
Adapun anggaran Kemenpera dalam RAPBN-P 2014 mengalami pemotongan sebesar Rp563,9 miliar. Untuk program Perumahan Swadaya sendiri mengalami pemotongan sebesar Rp453,6 miliar.
(izz)
Explore More