Pembahasan TPID dalam Debat Capres Tidak Tepat
Pembahasan TPID dalam Debat Capres Tidak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Masuknya pembahasan mengenai Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada sesi kedua Debat Capres (capres) 2014, kemarin malam, dinilai tidak tepat. Ini karena materi TPID dianggap terlalu teknis, sektoral dan menjadi isu lokal.
“Menurut saya secara substansi menanyakan tentang TPID di dalam forum debat capres sangat tidak tepat, itu sangat sektoral, teknis dan eksekusinya di daerah,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Menurut Zainul, pembentukan TPID sebenarnya mengikuti arahan dari Bank Indonesia (BI), yang di dalamnya ada juga keikutsertaan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, di setiap tingkatan provinsi, jabatan TPID juga tidak dipegang langsung oleh seorang Gubernur, melainkan sekretaris daerah (sekda). Seorang Sekda akan bertanggungjawab penuh untuk mengantisipasi laju inflasi yang dapat terjadi didaerahnya.
“Sehingga, menurut saya kalau menjadi bahan untuk debat calon gubernur, bupati, walikota, itu cocok. Atau bahkan dijadikan satu bahan fit and proper test bagi calon sekda,” tegasnya.
Dia menjelaskan berbicara mengenai tim teknis dan sektoral di daerah, tidak hanya TPID yang ada didalamnya. Ada juga tim teknis sejenis yang dibentuk di daerah, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Forum Kewaspadaan Dini (FKD) dan lainnya. “Karena kalau dibahas seluruh tim teknis yang ada di daerah, itu kan sangat mikro dan tidak sesuai lah (untuk debat capres),” tegasnya.
Zainul menambahkan, kalaupun ingin membahas atau menanyakan soal TPID, maka orang yang memberikan pertanyaan harus lebih rinci menyampaikan soal ini. Jika tidak menyampaikan apa konteksnya maka akan menyulitkan orang yang dimintai penjelasan.
“Kalau tiba-tiba menanyakan, Menurut bapak bagaimana tentang TPID? Ya, tentu saya sebagai gubernur saja pasti mencari tahu. Ini TPID yang mana maksudnya? Kecuali sebelumnya sudah disampaikan bahwa soal inflasi dan sudah diberikan konteks, jadi baru mengena,” tandasnya.
“Menurut saya secara substansi menanyakan tentang TPID di dalam forum debat capres sangat tidak tepat, itu sangat sektoral, teknis dan eksekusinya di daerah,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Menurut Zainul, pembentukan TPID sebenarnya mengikuti arahan dari Bank Indonesia (BI), yang di dalamnya ada juga keikutsertaan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, di setiap tingkatan provinsi, jabatan TPID juga tidak dipegang langsung oleh seorang Gubernur, melainkan sekretaris daerah (sekda). Seorang Sekda akan bertanggungjawab penuh untuk mengantisipasi laju inflasi yang dapat terjadi didaerahnya.
“Sehingga, menurut saya kalau menjadi bahan untuk debat calon gubernur, bupati, walikota, itu cocok. Atau bahkan dijadikan satu bahan fit and proper test bagi calon sekda,” tegasnya.
Dia menjelaskan berbicara mengenai tim teknis dan sektoral di daerah, tidak hanya TPID yang ada didalamnya. Ada juga tim teknis sejenis yang dibentuk di daerah, seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Forum Kewaspadaan Dini (FKD) dan lainnya. “Karena kalau dibahas seluruh tim teknis yang ada di daerah, itu kan sangat mikro dan tidak sesuai lah (untuk debat capres),” tegasnya.
Zainul menambahkan, kalaupun ingin membahas atau menanyakan soal TPID, maka orang yang memberikan pertanyaan harus lebih rinci menyampaikan soal ini. Jika tidak menyampaikan apa konteksnya maka akan menyulitkan orang yang dimintai penjelasan.
“Kalau tiba-tiba menanyakan, Menurut bapak bagaimana tentang TPID? Ya, tentu saya sebagai gubernur saja pasti mencari tahu. Ini TPID yang mana maksudnya? Kecuali sebelumnya sudah disampaikan bahwa soal inflasi dan sudah diberikan konteks, jadi baru mengena,” tandasnya.
(dmd)
Explore More