UKM Didorong Kembangkan Pembangkit Mikrohidro
Selasa, 17 Juni 2014 - 14:50 WIB
UKM Didorong Kembangkan Pembangkit Mikrohidro
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) di bawah koordinasi koperasi mengembangkan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) di desa-desa tertinggal untuk menggerakan perekonomian lokal.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemnkop dan UKM).
Menteri ESDM Jero Wacik menuturkan, setiap sunga-sungai yang mengalir di desa mempunyai potensi energi listrik mikrohidro, sayang sekali jika tidak dikembangkan. Maka dari itu, pemerintah berharab koperasi dan UKM mampu memanfaatkan energi listrik ini guna meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang belum merata.
“Jadi melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), saya minta beri surat edar ke bupati-bupati. Semua sungai harus menjadi listrik. Semua sungai harus mengembangkan mikrohidro,” kata dia di sela penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kemenkop dan UKM di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Jero optimistis koperasi dan UKM mampu mengembangkan potensi energi mikrohidro ini di daerah-daerah lantaran biayanya tidak besar. Mengenai harga, pemerintah mematok sebesar Rp1.075 per kilo watt hour (kwh).
“Koperasi kita banyak sekali 23 ribu koperasi. Sungai sangat bisa jadi listrik. Jadi ada turbin, rakyat bayar ke koperasi, lampu nyala, sungai terus mengalir,” tandas Jero.
Senada dengannya, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menuturkan, tampilnya koperasi dan UKM mengembangkan PLTMH didasarkan pada rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang masih sangat terbatas. Padahal, potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangatlah besar karena dari catatan Kemneterian Koperasi dan UKM terdapat 1,8 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia.
“Mereka adalah para pelaku usaha yang betul-betul mengandalkan potensi alam yang cukup luas ini sebagai salah satu titik krusial kami,” jelasnya.
Akibat belum meratanya rasio elektrifikasi nasional, lanjut Syarif, membuat potensi unggulan di setiap wilayah tidak mempunyai nilai tinggi, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Melalui komitmen ini diharapkan koperasi dan UKM mampu membangun kemandirian ekonomi daerah.
“Kalu ini jalan, saya optimis ekonomi tumbuh merata tingkat kemiskinan bisa di tekan. Targetnya tahun ini, kemiskinan turun dari 13,3% menjadi 10%, sehingga kesejahteraan semakin meningkat,” kata dia.
Syarief menambah, jika kerja sama ini dimaksimalkan maka pemerintah menargetkan pada 2015 terdapat 14 titik yang dapat dikembangkan menjadi PLTMH.
“Sungai ini selalu ada aliran air dan penduduk selalu bermukim di daerah terpencil ini yang menjadi sasaran kita,” tuturnya.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, fungsi Kementerian ESDM dalam pengembangan PLTMH oleh koperasi dan UKM ini adalah menyiapkan program terkait pembangunan instalasi, memfasilitasi pembentukan program terpadu, dan melaksanakan pembinaan serta memfasilitasi permodalan koperasi.
“Pokja (kelompok kerja) inilah yang nantinya ditunjuk adalah kementerian ESDM di bawah Ditjen EBTKE. Biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab semua sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata dia.
Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat Indonesia mempunyai potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan mendukung kebijakan PLTMH, yakni sekitar 75.760 MW yang tersebar di 1.315 titik. Adapun sumber air yang sudah dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air dan PLTMH sekitar 5.705 MW.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemnkop dan UKM).
Menteri ESDM Jero Wacik menuturkan, setiap sunga-sungai yang mengalir di desa mempunyai potensi energi listrik mikrohidro, sayang sekali jika tidak dikembangkan. Maka dari itu, pemerintah berharab koperasi dan UKM mampu memanfaatkan energi listrik ini guna meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang belum merata.
“Jadi melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), saya minta beri surat edar ke bupati-bupati. Semua sungai harus menjadi listrik. Semua sungai harus mengembangkan mikrohidro,” kata dia di sela penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kemenkop dan UKM di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Jero optimistis koperasi dan UKM mampu mengembangkan potensi energi mikrohidro ini di daerah-daerah lantaran biayanya tidak besar. Mengenai harga, pemerintah mematok sebesar Rp1.075 per kilo watt hour (kwh).
“Koperasi kita banyak sekali 23 ribu koperasi. Sungai sangat bisa jadi listrik. Jadi ada turbin, rakyat bayar ke koperasi, lampu nyala, sungai terus mengalir,” tandas Jero.
Senada dengannya, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menuturkan, tampilnya koperasi dan UKM mengembangkan PLTMH didasarkan pada rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang masih sangat terbatas. Padahal, potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangatlah besar karena dari catatan Kemneterian Koperasi dan UKM terdapat 1,8 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia.
“Mereka adalah para pelaku usaha yang betul-betul mengandalkan potensi alam yang cukup luas ini sebagai salah satu titik krusial kami,” jelasnya.
Akibat belum meratanya rasio elektrifikasi nasional, lanjut Syarif, membuat potensi unggulan di setiap wilayah tidak mempunyai nilai tinggi, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Melalui komitmen ini diharapkan koperasi dan UKM mampu membangun kemandirian ekonomi daerah.
“Kalu ini jalan, saya optimis ekonomi tumbuh merata tingkat kemiskinan bisa di tekan. Targetnya tahun ini, kemiskinan turun dari 13,3% menjadi 10%, sehingga kesejahteraan semakin meningkat,” kata dia.
Syarief menambah, jika kerja sama ini dimaksimalkan maka pemerintah menargetkan pada 2015 terdapat 14 titik yang dapat dikembangkan menjadi PLTMH.
“Sungai ini selalu ada aliran air dan penduduk selalu bermukim di daerah terpencil ini yang menjadi sasaran kita,” tuturnya.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, fungsi Kementerian ESDM dalam pengembangan PLTMH oleh koperasi dan UKM ini adalah menyiapkan program terkait pembangunan instalasi, memfasilitasi pembentukan program terpadu, dan melaksanakan pembinaan serta memfasilitasi permodalan koperasi.
“Pokja (kelompok kerja) inilah yang nantinya ditunjuk adalah kementerian ESDM di bawah Ditjen EBTKE. Biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab semua sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata dia.
Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat Indonesia mempunyai potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan mendukung kebijakan PLTMH, yakni sekitar 75.760 MW yang tersebar di 1.315 titik. Adapun sumber air yang sudah dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air dan PLTMH sekitar 5.705 MW.
(rna)
Lihat Juga :
