Kementan Diminta Jamin Stok Benih dan Pupuk
Jum'at, 20 Juni 2014 - 16:04 WIB
Kementan Diminta Jamin Stok Benih dan Pupuk
A
A
A
CIREBON - Kementerian Pertanian (Kementan) diminta menjamin ketersediaan benih, pupuk, serta sarana prasarana produksi untuk menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan pangan di tengah potensi terjadinya El Nino.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Cirebon memandang permintaan itu sebagai upaya antisipasi potensi lonjakan kenaikan harga pangan memasuki Ramadan, Lebaran, dan menghadapi risiko tekanan inflasi.
Selain itu, alokasi APBD pun perlu ditingkatkan untuk mendorong produksi dan ketahanan pangan. Di antaranya melalui pemberian subsidi, hibah, dan bantuan.
"Itu merupakan salah satu dari lima strategi penting yang kami sepakati untuk menghadapi potensi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon Totok Hermiyanto, Jumat (20/6/2014).
Kesepakatan itu lahir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Jakarta yang dihadiri bersama tiga TPID se-Wilayah Cirebon, serta 21 TPID lain se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, kemarin.
Selain permintaan terhadap Kementan dan peningkatan APBD, juga diperlukan perluasan kerja sama Government to Government (G to G) dan Business to Business (B to B) di tiga provinsi tersebut maupun dengan daerah sentra produksi lain guna menjamin kesinambungan pasokan pangan.
Bulog juga diminta lebih kuat berperan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan. Di luar itu, strategi lain yang dipandang perlu dalam situasi sekarang, berupa upaya TPID sendiri dalam menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran.
Pihaknya akan melakukan intensifikasi pertukaran informasi ketersediaan pasokan dan atau harga pangan secara harian sejak H-5 hingga H+5 Ramadan. Pemantauan di lapangan atas ketersediaan pasokan pangan pun akan diintensifkan.
"Pasar murah atau sejenisnya dan operasi pasar juga akan kami coba selanggarakan," ujar dia.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Cirebon memandang permintaan itu sebagai upaya antisipasi potensi lonjakan kenaikan harga pangan memasuki Ramadan, Lebaran, dan menghadapi risiko tekanan inflasi.
Selain itu, alokasi APBD pun perlu ditingkatkan untuk mendorong produksi dan ketahanan pangan. Di antaranya melalui pemberian subsidi, hibah, dan bantuan.
"Itu merupakan salah satu dari lima strategi penting yang kami sepakati untuk menghadapi potensi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon Totok Hermiyanto, Jumat (20/6/2014).
Kesepakatan itu lahir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Jakarta yang dihadiri bersama tiga TPID se-Wilayah Cirebon, serta 21 TPID lain se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, kemarin.
Selain permintaan terhadap Kementan dan peningkatan APBD, juga diperlukan perluasan kerja sama Government to Government (G to G) dan Business to Business (B to B) di tiga provinsi tersebut maupun dengan daerah sentra produksi lain guna menjamin kesinambungan pasokan pangan.
Bulog juga diminta lebih kuat berperan untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan. Di luar itu, strategi lain yang dipandang perlu dalam situasi sekarang, berupa upaya TPID sendiri dalam menjamin ketersediaan dan mengendalikan keterjangkauan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran.
Pihaknya akan melakukan intensifikasi pertukaran informasi ketersediaan pasokan dan atau harga pangan secara harian sejak H-5 hingga H+5 Ramadan. Pemantauan di lapangan atas ketersediaan pasokan pangan pun akan diintensifkan.
"Pasar murah atau sejenisnya dan operasi pasar juga akan kami coba selanggarakan," ujar dia.
(izz)
Lihat Juga :
