Budidaya Perikanan RI Mulai Diperhitungkan Dunia
Kamis, 26 Juni 2014 - 17:27 WIB
Budidaya Perikanan RI Mulai Diperhitungkan Dunia
A
A
A
JAKARTA - Indonesia saat ini diperhitungkan sebagai negara penghasil perikanan budidaya di dunia. Sehingga, perlu dikawal dengan petunjuk dan sistem yang kuat.
Hal itu agar secara efisien dapat menghasilkan ikan berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi.
"Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta hektare (ha), budidaya air payau 1,3 juta ha dan air tawar 2,2 juta ha," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Angka-angka itu, kata dia, benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan produksi budidaya.
Menurutnya, semua potensi yang ada harus digali agar pembangunan perikanan budidaya dapat memenuhi amanah pro poor, pro job, pro growth, pro industry dan pro environment.
Pro poor dapat diartikan ketahanan pangan, pro job sebagai ketahanan ekonomi masayarakat dan pro growth sebagai sumber devisa negara.
"Pro industry sebagai wujud negara yang maju dengan penuh kepastian mutu dan kuantitas. Pro environment diwujudkan dalam pendekatan blue economy sebagai usaha ramah lingkungan melalui peningkatan nilai tambah," katanya.
Slamet mengatakan, budidaya ikan mengalami masalah krusial terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal suatu sistim jaminan mutu seperti Indo GAP (CBIB dan CPIB).
Efisiensi produksi hanya dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, pembentukan usaha melalui kelompok mandiri yang sehat serta intervensi pemerintah dalam membentuk pola usaha yang tangguh.
Dia mengatakan, harus diakui bahwa usaha pembudidaya sering menghadapi kesulitan finasial yang sangat memerlukan kematangan organisasi dan suntikan modal.
"Menyadari masih banyaknya isu yang belum selesai dan perlu diantisipasi, maka melalui penyusunan roadmap perikanan budidaya yang diprakarsai Worldfish kali ini, kiranya dapat dijadikan bahan rujukan kita dalam penentuan RPJM dalam suasana yang lebih kondusif," pungkas Slamet.
Hal itu agar secara efisien dapat menghasilkan ikan berkualitas dalam skala usaha masyarakat dengan tingkat kepastian iklim usaha yang tinggi.
"Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut 8,36 juta hektare (ha), budidaya air payau 1,3 juta ha dan air tawar 2,2 juta ha," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Angka-angka itu, kata dia, benar-benar menjadi peluang besar untuk masyarakat Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan produksi budidaya.
Menurutnya, semua potensi yang ada harus digali agar pembangunan perikanan budidaya dapat memenuhi amanah pro poor, pro job, pro growth, pro industry dan pro environment.
Pro poor dapat diartikan ketahanan pangan, pro job sebagai ketahanan ekonomi masayarakat dan pro growth sebagai sumber devisa negara.
"Pro industry sebagai wujud negara yang maju dengan penuh kepastian mutu dan kuantitas. Pro environment diwujudkan dalam pendekatan blue economy sebagai usaha ramah lingkungan melalui peningkatan nilai tambah," katanya.
Slamet mengatakan, budidaya ikan mengalami masalah krusial terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, sehingga perlu dikawal suatu sistim jaminan mutu seperti Indo GAP (CBIB dan CPIB).
Efisiensi produksi hanya dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, pembentukan usaha melalui kelompok mandiri yang sehat serta intervensi pemerintah dalam membentuk pola usaha yang tangguh.
Dia mengatakan, harus diakui bahwa usaha pembudidaya sering menghadapi kesulitan finasial yang sangat memerlukan kematangan organisasi dan suntikan modal.
"Menyadari masih banyaknya isu yang belum selesai dan perlu diantisipasi, maka melalui penyusunan roadmap perikanan budidaya yang diprakarsai Worldfish kali ini, kiranya dapat dijadikan bahan rujukan kita dalam penentuan RPJM dalam suasana yang lebih kondusif," pungkas Slamet.
(izz)
