DPR Minta Pemerintah Siapkan Zona Perumahan MBR
Senin, 30 Juni 2014 - 12:43 WIB
DPR Minta Pemerintah Siapkan Zona Perumahan MBR
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi V meminta pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Wilayah Suramadu (BPWS) agar memprioritaskan penyediaan lahan untuk rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bulan ini sudah dimulai pembahasan rencana kerja pemerintah tahun 2015 dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2015. Komisi V meminta agar pemerintah memprioritaskan penyediaan lahan untuk rumah murah dalam penyusunan rencana tersebut," kata Anggota DPR RI Komisi V Sigit Sosiantomo dalam rilisnya, Senin (30/6/2014).
Sesuai surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 0091/M.PPN/03/2014 dan surat Menteri Keuangan No. S-179/MK.02/2014, pagu indikatif BPWS sebesar Rp195 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp400 miliar.
"Saya minta BPWS agar memprioritaskan tersedianya zona perumahan bagi MBR pada R-APBN 2015. Hal ini mengingat kekurangan pasokan (backlog) rumah sudah mencapai lebih dari 15 juta. Sampai saat ini tidak ada satu pun pejabat yang berani menggaransi seluruh rakyat bisa menempati rumah yang layak," tambah Sigit.
Sesuai Perpres No 27 tahun 2008, tujuan pengembangan wilayah Suramadu adalah optimalisasi percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebagai salah satu pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur. Salah satu unsur penting dalam pengembangan wilayah adalah adanya zona perumahan.
Tugas BPWS sesuai Perpres tersebut diantaranya membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu sebanyak kurang lebih 600 hektare (ha) di sisi Surabaya dan 600 ha di sisi Madura. Juga membangun dan mengelola kawasan khusus di Pulau Madura sekitar 600 ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.
"Backlog 15 juta rumah, sementara pasokan hanya 300 ribu rumah per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki tambahan 800 ribu keluarga baru yang tentu membutuhkan rumah. Kecepatan permintaan perumahahan tidak bisa diimbangi dengan kecepatan pasokan," lanjutnya.
Karena backlog tidak mungkin terpenuhi pada masa pemerintahan ini, Sigit berharap agar backlog dipandang sebagai masalah yang mendesak untuk diselesaikan oleh presiden periode mendatang. Ketiadaan sumber dana rendah biaya juga menjadi masalah pelik yang harus segera diselesaikan. Sementara cetak biru pembangunan perumahan nihil.
"Bulan ini sudah dimulai pembahasan rencana kerja pemerintah tahun 2015 dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2015. Komisi V meminta agar pemerintah memprioritaskan penyediaan lahan untuk rumah murah dalam penyusunan rencana tersebut," kata Anggota DPR RI Komisi V Sigit Sosiantomo dalam rilisnya, Senin (30/6/2014).
Sesuai surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 0091/M.PPN/03/2014 dan surat Menteri Keuangan No. S-179/MK.02/2014, pagu indikatif BPWS sebesar Rp195 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp400 miliar.
"Saya minta BPWS agar memprioritaskan tersedianya zona perumahan bagi MBR pada R-APBN 2015. Hal ini mengingat kekurangan pasokan (backlog) rumah sudah mencapai lebih dari 15 juta. Sampai saat ini tidak ada satu pun pejabat yang berani menggaransi seluruh rakyat bisa menempati rumah yang layak," tambah Sigit.
Sesuai Perpres No 27 tahun 2008, tujuan pengembangan wilayah Suramadu adalah optimalisasi percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebagai salah satu pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur. Salah satu unsur penting dalam pengembangan wilayah adalah adanya zona perumahan.
Tugas BPWS sesuai Perpres tersebut diantaranya membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu sebanyak kurang lebih 600 hektare (ha) di sisi Surabaya dan 600 ha di sisi Madura. Juga membangun dan mengelola kawasan khusus di Pulau Madura sekitar 600 ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.
"Backlog 15 juta rumah, sementara pasokan hanya 300 ribu rumah per tahun. Di sisi lain, Indonesia memiliki tambahan 800 ribu keluarga baru yang tentu membutuhkan rumah. Kecepatan permintaan perumahahan tidak bisa diimbangi dengan kecepatan pasokan," lanjutnya.
Karena backlog tidak mungkin terpenuhi pada masa pemerintahan ini, Sigit berharap agar backlog dipandang sebagai masalah yang mendesak untuk diselesaikan oleh presiden periode mendatang. Ketiadaan sumber dana rendah biaya juga menjadi masalah pelik yang harus segera diselesaikan. Sementara cetak biru pembangunan perumahan nihil.
(rna)
Lihat Juga :
