CT: Saya Kecewa dengan Newmont
CT: Saya Kecewa dengan Newmont
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengaku kecewa dengan sikap PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang memilih untuk melakukan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor.
"Jadi saya kemarin menerima surat dari NNT mengatakan bahwa dia untuk melindungi kepentingan pemegang saham Newmont. Intinya satu pertama adalah saya kecewa kepada Newmont, karena ini tahap negosiasi," ujar dia di Gedung Kemenko, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Menurutnya, jika tiba-tiba NNT mengajukan gugatan tersebut, artinya NNT tidak menunjukkan itikad baik ke negara Indonesia untuk berinvestasi dengan baik.
"Karena filosofisnya, pemerintah melindungi investor Indonesia, jadi tidak memungkinkan memberikan informen yang baik. Ini perlu jelaskan kepada pihak, saya melihat bahwa teruskan saja negosiasi kecuali mentok," imbuhnya.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan, terlebih UU tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2009. Pihak lain pun tidak bisa melakukan pelanggaran atas UU Minerba tersebut, karena UU itu dibuat untuk ditaati.
"Presiden, Menteri taat Undang-Undang apalagi pengusaha. Filosofinya kita terima saja, orang melakukan langkah-langkah apapun, tapi pemerintah Indonesia selama saya Menkonya memegang teguh aturan berlaku," pungkas dia.
"Jadi saya kemarin menerima surat dari NNT mengatakan bahwa dia untuk melindungi kepentingan pemegang saham Newmont. Intinya satu pertama adalah saya kecewa kepada Newmont, karena ini tahap negosiasi," ujar dia di Gedung Kemenko, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Menurutnya, jika tiba-tiba NNT mengajukan gugatan tersebut, artinya NNT tidak menunjukkan itikad baik ke negara Indonesia untuk berinvestasi dengan baik.
"Karena filosofisnya, pemerintah melindungi investor Indonesia, jadi tidak memungkinkan memberikan informen yang baik. Ini perlu jelaskan kepada pihak, saya melihat bahwa teruskan saja negosiasi kecuali mentok," imbuhnya.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan, terlebih UU tersebut telah dikeluarkan sejak tahun 2009. Pihak lain pun tidak bisa melakukan pelanggaran atas UU Minerba tersebut, karena UU itu dibuat untuk ditaati.
"Presiden, Menteri taat Undang-Undang apalagi pengusaha. Filosofinya kita terima saja, orang melakukan langkah-langkah apapun, tapi pemerintah Indonesia selama saya Menkonya memegang teguh aturan berlaku," pungkas dia.
(gpr)
Explore More