KKP Targetkan Izin Online Terealisasi 2015
KKP Targetkan Izin Online Terealisasi 2015
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan izin online penangkapan ikan dalam satu atap terealisasi pada 2015.
Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) Ditjen Perikanan Tangkap KKP Tyas Budiman meyakini, sistem perizinan terintegrasi berbasis website, yang meliputi seluruh kegiatan penangkapan ikan mulai dari pendaftaran kapal, sertifikasi penangkapan ikan hingga persetujuan berlayar dapat memberantas mafia perizinan kapal penangkapan ikan.
Menurut dia, pengurusan izin secara online merupakan salah satu program untuk mempersempit ruang mafia perizinan karena semua data maupun izin kapal nantinya akan jelas. Sistem online ini akan memudahkan semua orang mengakses, sehingga menjadi lebih transparan.
“Dengan begitu, tidak lagi dimanipulasi oleh mereka (mafia perizinan),” ujarnya di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Dia menuturkan, sistem pelayanan izin secara elektronik (online) atau disebut dengan Data Sharing System (DSS) berfungsi sebagai pengendalian dalam pengelolaan sumber daya ikan.
Salah satunya dengan pengembangan basis data yang terintergrasi, di mana DSS akan mengintegrasikan penerbitan izin di bidang penangkapan ikan antara pusat dan daerah. Dengan begitu, data yang ada bisa terintergrasi satu sama lain, pelaku usaha dimudahkan dan nelayan juga diuntungkan.
“Selain itu, DDS juga mampu menjamin transparansi dan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan IUU Fishing,” ujar nya.
Karena itu, KKP menargetkan awal tahun 2015, intergrasi data dan layanan perizinan satu atap ini sudah bisa terwujud, sehingga pelaku usaha hanya cukup mengurus di satu unit kerja.
Apalagi jika pengurusan izin ini telah terintegrasi dengan daerah, pelaku usaha akan semakin dimudahkan. Namun, apabila pemerintah daerah tidak mau bergabung, kapal-kapal yang ada di sana akan dianggap ilegal.
“Oleh karenanya guna menyukseskan program ini, diharapkan daerah lebih aware (sadar) dan turut serta mendukung program ini dengan memberikan data yang valid,” tukasnya.
Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) Ditjen Perikanan Tangkap KKP Tyas Budiman meyakini, sistem perizinan terintegrasi berbasis website, yang meliputi seluruh kegiatan penangkapan ikan mulai dari pendaftaran kapal, sertifikasi penangkapan ikan hingga persetujuan berlayar dapat memberantas mafia perizinan kapal penangkapan ikan.
Menurut dia, pengurusan izin secara online merupakan salah satu program untuk mempersempit ruang mafia perizinan karena semua data maupun izin kapal nantinya akan jelas. Sistem online ini akan memudahkan semua orang mengakses, sehingga menjadi lebih transparan.
“Dengan begitu, tidak lagi dimanipulasi oleh mereka (mafia perizinan),” ujarnya di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Dia menuturkan, sistem pelayanan izin secara elektronik (online) atau disebut dengan Data Sharing System (DSS) berfungsi sebagai pengendalian dalam pengelolaan sumber daya ikan.
Salah satunya dengan pengembangan basis data yang terintergrasi, di mana DSS akan mengintegrasikan penerbitan izin di bidang penangkapan ikan antara pusat dan daerah. Dengan begitu, data yang ada bisa terintergrasi satu sama lain, pelaku usaha dimudahkan dan nelayan juga diuntungkan.
“Selain itu, DDS juga mampu menjamin transparansi dan ketelusuran hasil tangkapan ikan, sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan IUU Fishing,” ujar nya.
Karena itu, KKP menargetkan awal tahun 2015, intergrasi data dan layanan perizinan satu atap ini sudah bisa terwujud, sehingga pelaku usaha hanya cukup mengurus di satu unit kerja.
Apalagi jika pengurusan izin ini telah terintegrasi dengan daerah, pelaku usaha akan semakin dimudahkan. Namun, apabila pemerintah daerah tidak mau bergabung, kapal-kapal yang ada di sana akan dianggap ilegal.
“Oleh karenanya guna menyukseskan program ini, diharapkan daerah lebih aware (sadar) dan turut serta mendukung program ini dengan memberikan data yang valid,” tukasnya.
(rna)
Explore More