Adaro Tunda Pembangunan PLTU di Jateng
Senin, 07 Juli 2014 - 19:06 WIB
Adaro Tunda Pembangunan PLTU di Jateng
A
A
A
JAKARTA - PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang 34% sahamnya dimiliki anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yakni PT Adaro Power menunda pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah.
Setelah akhir pekan lalu, perseroan mengirimkan surat kepada pemangku kepentingan, khususnya PT PLN dan kepada kontraktor engineering (rekayasa/perencanaan), procurement (pembelian) dan construction (konstruksi).
Sekretaris Perusahaan PT Adaro Energy Tbk, Devindra Ratzarwin mengatakan, BPI terpaksa mengumumkan keadaan kahar (force majeure) dikarenakan sebagian kecil pemilik lahan yang tersisa.
"Tetap bersikeras dan secara tidak masuk akal menolak menjual lahannya tanpa alasan yang jelas dan wajar," papar Devindra dalam rilisnya, Senin (7/7/2014).
Dia mengungkapkan, perusahaan tetap berupaya maksimal untuk menyelesaikan komitmen pembebasan lahan untuk kemudian dibangun kontraktor EPC.
Kemudian segera dilaksanakan pembangunan PLTU. Sehingga listriknya dapat dipasok kepada PLN. Demi menghindari konflik sosial yang berkepanjangan, BPI meminta bantuan pemerintah karena kondisi saat ini sudah berada di luar kemampuan swasta untuk menyelesaikan.
"Dengan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah kami berharap penundaan proyek ini bisa cepat dilanjutkan demi kepentingan masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya dan demi menjaga iklim usaha yang positif secara nasional," papar dia.
Untuk diketahui, proyek ini hasil dari kerja sama pemerintah dan swasta yang dimulai pada 6 Oktober 2011. Di mana BPI mengumumkan penandatanganan kontrak pembelian listrik jangka panjang antara konsorsium BPI dengan PLN.
Perjanjian tersebut (Long Term Power Purchase Agreement-PPA) menyatakan, BPI akan membangun PLTU Jateng dengan kapasitas 2.000 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik PLN selama 25 tahun ke depan.
PLTU Jateng ini dibangun di atas lahan seluas 226 hektare, di mana BPI sudah membebaskan 197 hektare lahan atau 85% dari seluruh lahan yang dibutuhkan.
Setelah akhir pekan lalu, perseroan mengirimkan surat kepada pemangku kepentingan, khususnya PT PLN dan kepada kontraktor engineering (rekayasa/perencanaan), procurement (pembelian) dan construction (konstruksi).
Sekretaris Perusahaan PT Adaro Energy Tbk, Devindra Ratzarwin mengatakan, BPI terpaksa mengumumkan keadaan kahar (force majeure) dikarenakan sebagian kecil pemilik lahan yang tersisa.
"Tetap bersikeras dan secara tidak masuk akal menolak menjual lahannya tanpa alasan yang jelas dan wajar," papar Devindra dalam rilisnya, Senin (7/7/2014).
Dia mengungkapkan, perusahaan tetap berupaya maksimal untuk menyelesaikan komitmen pembebasan lahan untuk kemudian dibangun kontraktor EPC.
Kemudian segera dilaksanakan pembangunan PLTU. Sehingga listriknya dapat dipasok kepada PLN. Demi menghindari konflik sosial yang berkepanjangan, BPI meminta bantuan pemerintah karena kondisi saat ini sudah berada di luar kemampuan swasta untuk menyelesaikan.
"Dengan pendampingan dari pemerintah pusat dan daerah kami berharap penundaan proyek ini bisa cepat dilanjutkan demi kepentingan masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya dan demi menjaga iklim usaha yang positif secara nasional," papar dia.
Untuk diketahui, proyek ini hasil dari kerja sama pemerintah dan swasta yang dimulai pada 6 Oktober 2011. Di mana BPI mengumumkan penandatanganan kontrak pembelian listrik jangka panjang antara konsorsium BPI dengan PLN.
Perjanjian tersebut (Long Term Power Purchase Agreement-PPA) menyatakan, BPI akan membangun PLTU Jateng dengan kapasitas 2.000 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik PLN selama 25 tahun ke depan.
PLTU Jateng ini dibangun di atas lahan seluas 226 hektare, di mana BPI sudah membebaskan 197 hektare lahan atau 85% dari seluruh lahan yang dibutuhkan.
(izz)
Lihat Juga :
