SDM dan Infrastruktur Industri Maritim Perlu Dibenahi
A
A
A
SURABAYA - Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, industri pertahanan Indonesia memiliki target dalam negeri dan target regional di kawasan asia. Selain itu, industri pertahanan dapat meningkatkan ekonomi yang akan memengaruhi alutsista Indonesia.
Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki tiga tantangan industri pertahanan. Di antaranya, kurangnya tenaga muda sebagai para pekerja untuk membangun kapal-kapal tersebut dan masalah infrastruktur yang kurang memadai.
"Seperti yang tadi kita lihat saat berkunjung ke galangan kapal, tenaga kerjanya sudah tidak ada yang muda. Infrastruktur sangat bermacam-macam, ada yang bagus, menengah, dan sudah karatan," ujar Sjafrie saat mengunjungi PT PAL di Surabaya, Selasa (15/7/2014).
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ini menambahkan, pihaknya akan terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan itu mengingat Kemenhan merupakan salah satu kementerian yang alokasinya terbesar.
Kunjungan kerja tersebut diikuti juga oleh pewakilan anggota Komisi I, Komisi VI, Komisi IX DPR RI, serta wakil dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki tiga tantangan industri pertahanan. Di antaranya, kurangnya tenaga muda sebagai para pekerja untuk membangun kapal-kapal tersebut dan masalah infrastruktur yang kurang memadai.
"Seperti yang tadi kita lihat saat berkunjung ke galangan kapal, tenaga kerjanya sudah tidak ada yang muda. Infrastruktur sangat bermacam-macam, ada yang bagus, menengah, dan sudah karatan," ujar Sjafrie saat mengunjungi PT PAL di Surabaya, Selasa (15/7/2014).
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ini menambahkan, pihaknya akan terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan itu mengingat Kemenhan merupakan salah satu kementerian yang alokasinya terbesar.
Kunjungan kerja tersebut diikuti juga oleh pewakilan anggota Komisi I, Komisi VI, Komisi IX DPR RI, serta wakil dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
(izz)