Sisa 100 Hari, Pemerintah Masih Sempat Bangun SPBG

JAKARTA - Pengamat Migas Kurtubi menegaskan, jika presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membuat tradisi pemerintahan politik baru, yaitu menuntaskan pekerjaan dalam 100 hari terakhir kabinet sebelum pemerintahan berakhir, ini tentu PR untuk Kementrian ESDM untuk menjalankan program konversi BBM ke BBG jika tidak mau dianggap gagal.

Menurut dia, sebenarnya sangat mungkin program 100 hari kerja itu digunakan untuk persiapan program konversi tersebut asalkan konsisten.

"Ya memang harus konsisten kalau tidak mau dibilang gagal. Caranya menurut saya tidak rumit kok. Menteri ESDM kan yang berwenang, dia harus memerintahkan kepada BUMN terkait untuk membangun sesegera mungkin stasiun BBG," ujar dia saat berbincang dengan Sindonews, di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Kurtubi menambahkan, untuk ke depannya, pembangunan stasiun BBG, harus fokus dahulu ke kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, bahkan hingga ke timur Papua juga hendaknya dibangun.

"Kalau ini terealisasikan dengan baik, kan rakyat juga yang sejahtera, subsidi BBM berkurang, pemerintah juga tenang, minimal bangun saja dulu di kota-kota besar," ujar dia.

Untuk masalah pembangunannya sendiri, terkait masalah lahan, Kurtubi memberikan solusi untuk membangun stasiun BBG di lahan SPBU yang kosong.

"Justru stasiun BBG itu diharuskan untuk dibangun di SPBU yang lahannya kosong. Itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi pemerintah juga enggak terbebani masalah pembebasan lahan," tukas dia.