Pemerintah Baru Diminta Kembangkan Ekonomi Perikanan

Senin, 21 Juli 2014 - 15:47 WIB
Pemerintah Baru Diminta...
Pemerintah Baru Diminta Kembangkan Ekonomi Perikanan
A A A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan menjaga suhu politik pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Hal Karena akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha di tanah air.

Kadin meminta agar pemerintahan yang baru dapat serius mengembangkan sektor ekonomi perikanan dan kelautan.

"Kami harapkan tidak semakin memanas. Pemerintah yang mengumumkan hasilnya, dan dari awal kami sudah bertekad untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru siapa pun yang menjadi pemenangnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam rilisnya, Senin (21/7/2014).

Menurutnya, pemerintahan baru diharapkan dapat lebih serius mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang potensinya sangat besar.

"Budidaya belum optimal, illegal fishing masih tinggi, pelaku industri perikanan pun belum begitu banyak. Bagaimanapun pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harusnya bisa diprioritaskan," katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan peta ajalan (road map) pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang telah disusun para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.

"Usulan kadin konkret dan dibutuhkan lapangan. Bukan rencana yang tidak realistis," ujarnya.

Adapun yang menjadi salah satu usulan Kadin adalah membangun sentra-sentra perikanan yang dilengkapi dengan cold storage.

"Kuncinya di cold storage dengan supply listrik dan air bersih yang memadai. Sebaiknya sentra-sentra perikanan itu tersebar di seluruh Indonesia," jelas Yugi.

Dia menjelaskan, pembangunan kelautan harus melibatkan nelayan dan pembudi daya dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, proses industrialisasi harus tetap berjalan, mulai dari penangkapan atau budi daya hingga ke pabrik-pabrik pengalengan ikan.

"Kalau prospek bisnis bagus, swasta bisa kerja sama dengan yang memiliki lahan. Kita harapkan kemudahan permodalan juga lebih diperhatikan, dan akan lebih baik lagi bila ada Bulog perikanan yang membeli hasil nelayan dengan harga pasar agar tidak harus melalui rentenir lagi," paparnya.

Yugi mengatakan, agar pemerintah dapat membantu masalah mesin-mesin motor yang usinya sudah menua hingga 10-15 tahun.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kementerian Kelautan...
Kementerian Kelautan dan Perikanan Berhentikan Dirjen Perikanan Tangkap
Menteri Kelautan dan...
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK
RI Rangking 4 Eksportir...
RI Rangking 4 Eksportir Perikanan ke China, Atdag: Aturan Rumit
Meski Ada Pandemi, Nilai...
Meski Ada Pandemi, Nilai Ekspor Perikanan Meningkat Jadi USD1,24 Miliar
Menteri Edhy Bertekad...
Menteri Edhy Bertekad Hidupkan Bitung Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Perikanan
Menteri Edhy: Pantai...
Menteri Edhy: Pantai Selatan Jawa Berpotensi Jadi Sentra Budidaya Udang
Berita Terkini
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp25.000 per Gram, Simak Rinciannya
35 menit yang lalu
One Global Capital Gelar...
One Global Capital Gelar Roadshow, Hadir di Kota Utama Indonesia dan Asia
1 jam yang lalu
Aktivitas Pabrik di...
Aktivitas Pabrik di China Memburuk, Sinyal Peringatan bagi Ekonomi Dunia
1 jam yang lalu
Daftar Negara dengan...
Daftar Negara dengan Cadangan Mineral Tanah Jarang Terbesar Dunia, Ada Tetangga Indonesia
3 jam yang lalu
Menguak di Balik Lawatan...
Menguak di Balik Lawatan Prabowo 1,5 Tahun, Seskab Teddy: BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
12 jam yang lalu
IHSG Awal Juni Diprediksi...
IHSG Awal Juni Diprediksi Rawan Koreksi, Investor Cermati Data Inflasi hingga Aturan DHE SDA
14 jam yang lalu
Infografis
Siapa John Ternus, Bos...
Siapa John Ternus, Bos Baru Apple Pengganti Tim Cook?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved