Pemerintah Baru Diminta Kembangkan Ekonomi Perikanan
Pemerintah Baru Diminta Kembangkan Ekonomi Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan menjaga suhu politik pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Hal Karena akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha di tanah air.
Kadin meminta agar pemerintahan yang baru dapat serius mengembangkan sektor ekonomi perikanan dan kelautan.
"Kami harapkan tidak semakin memanas. Pemerintah yang mengumumkan hasilnya, dan dari awal kami sudah bertekad untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru siapa pun yang menjadi pemenangnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam rilisnya, Senin (21/7/2014).
Menurutnya, pemerintahan baru diharapkan dapat lebih serius mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang potensinya sangat besar.
"Budidaya belum optimal, illegal fishing masih tinggi, pelaku industri perikanan pun belum begitu banyak. Bagaimanapun pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harusnya bisa diprioritaskan," katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan peta ajalan (road map) pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang telah disusun para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.
"Usulan kadin konkret dan dibutuhkan lapangan. Bukan rencana yang tidak realistis," ujarnya.
Adapun yang menjadi salah satu usulan Kadin adalah membangun sentra-sentra perikanan yang dilengkapi dengan cold storage.
"Kuncinya di cold storage dengan supply listrik dan air bersih yang memadai. Sebaiknya sentra-sentra perikanan itu tersebar di seluruh Indonesia," jelas Yugi.
Dia menjelaskan, pembangunan kelautan harus melibatkan nelayan dan pembudi daya dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, proses industrialisasi harus tetap berjalan, mulai dari penangkapan atau budi daya hingga ke pabrik-pabrik pengalengan ikan.
"Kalau prospek bisnis bagus, swasta bisa kerja sama dengan yang memiliki lahan. Kita harapkan kemudahan permodalan juga lebih diperhatikan, dan akan lebih baik lagi bila ada Bulog perikanan yang membeli hasil nelayan dengan harga pasar agar tidak harus melalui rentenir lagi," paparnya.
Yugi mengatakan, agar pemerintah dapat membantu masalah mesin-mesin motor yang usinya sudah menua hingga 10-15 tahun.
Kadin meminta agar pemerintahan yang baru dapat serius mengembangkan sektor ekonomi perikanan dan kelautan.
"Kami harapkan tidak semakin memanas. Pemerintah yang mengumumkan hasilnya, dan dari awal kami sudah bertekad untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru siapa pun yang menjadi pemenangnya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam rilisnya, Senin (21/7/2014).
Menurutnya, pemerintahan baru diharapkan dapat lebih serius mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang potensinya sangat besar.
"Budidaya belum optimal, illegal fishing masih tinggi, pelaku industri perikanan pun belum begitu banyak. Bagaimanapun pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harusnya bisa diprioritaskan," katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan peta ajalan (road map) pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang telah disusun para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin.
"Usulan kadin konkret dan dibutuhkan lapangan. Bukan rencana yang tidak realistis," ujarnya.
Adapun yang menjadi salah satu usulan Kadin adalah membangun sentra-sentra perikanan yang dilengkapi dengan cold storage.
"Kuncinya di cold storage dengan supply listrik dan air bersih yang memadai. Sebaiknya sentra-sentra perikanan itu tersebar di seluruh Indonesia," jelas Yugi.
Dia menjelaskan, pembangunan kelautan harus melibatkan nelayan dan pembudi daya dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, proses industrialisasi harus tetap berjalan, mulai dari penangkapan atau budi daya hingga ke pabrik-pabrik pengalengan ikan.
"Kalau prospek bisnis bagus, swasta bisa kerja sama dengan yang memiliki lahan. Kita harapkan kemudahan permodalan juga lebih diperhatikan, dan akan lebih baik lagi bila ada Bulog perikanan yang membeli hasil nelayan dengan harga pasar agar tidak harus melalui rentenir lagi," paparnya.
Yugi mengatakan, agar pemerintah dapat membantu masalah mesin-mesin motor yang usinya sudah menua hingga 10-15 tahun.
(izz)
Explore More