150 Ribu Perusahaan Belum Jadi Peserta BP Jamsostek
Selasa, 22 Juli 2014 - 11:34 WIB
150 Ribu Perusahaan Belum Jadi Peserta BP Jamsostek
A
A
A
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyatakan, saat ini ada sekitar 150 ribu perusahaan belum terdaftar jadi peserta.
Direktur Utama BP Jamsostek Elvyn G Masassya mengatakan, untuk memaksa perusahaan tersebut mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kami menargetkan sesuai pencanangan BPJS pada 2018 sudah tidak ada lagi perusahaan di Indonesia yang belum mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan program-program yang diberikan oleh BP Jamsostek," ujar Elvyn di Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut Elvyn, jika perusahaan tersebut tetap bandel, BP Jamsostek tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum, terlebih saat beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, pihaknya bisa melakukan investigasi.
"Kami sudah bekerja sama dengan 17 gubernur dan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kami juga sudah menyebarkan surat edaran," katanya.
Dengan kerja sama tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah akan memeriksa perusahaan-perusahaan yang akan memperpanjang izinnya apakah sudah terdaftar menjadi peserta BP Jamsostek. Jika masih nakal, maka perusahaan tersebut tidak akan diperpanjang izin usahanya.
Direktur Utama BP Jamsostek Elvyn G Masassya mengatakan, untuk memaksa perusahaan tersebut mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kami menargetkan sesuai pencanangan BPJS pada 2018 sudah tidak ada lagi perusahaan di Indonesia yang belum mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan program-program yang diberikan oleh BP Jamsostek," ujar Elvyn di Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut Elvyn, jika perusahaan tersebut tetap bandel, BP Jamsostek tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum, terlebih saat beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, pihaknya bisa melakukan investigasi.
"Kami sudah bekerja sama dengan 17 gubernur dan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kami juga sudah menyebarkan surat edaran," katanya.
Dengan kerja sama tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah akan memeriksa perusahaan-perusahaan yang akan memperpanjang izinnya apakah sudah terdaftar menjadi peserta BP Jamsostek. Jika masih nakal, maka perusahaan tersebut tidak akan diperpanjang izin usahanya.
(rna)
Lihat Juga :
