Jero Akui Pembatasan BBM Minim Sosialisasi
Jero Akui Pembatasan BBM Minim Sosialisasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengaku pembatasan bahan bakar minyak (BBM) masih minim sosialisasi sehingga masyarakat menjadi kebingungan.
"Di tataran publik terjadi diskursus penjelasan yang bisa salah tangkap. Dan kami akui sosialisasi ini memang belum sukses, tidak rapih," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Menurut dia, minimnya sosialisasi membuat masyarakat menjadi terkejut. Apalagi hal tersebut disangkutpautkan dengan sejumlah dampak atas kebijakan tersebut.
Kebijakan yang tetapkan BPH Migas sesuai surat edaran No. 937/2014 antara lain pembatasan waktu operasional penjualan BBM subsidi di SPBU dari pukul 08.00-18.00 khusus untuk penjualan solar terutama daerah rawan penyalahgunaan solar subsidi, peniadaan penjualan premium di jalan tol, dan peniadaan solar subsidi di SPBU di Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan sesuai konteks dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beban subsidi energi sudah terlampau besar. Menurut dia, subsidi energi sudah mencapai Rp350 triliun.
"Dari hasil ini semua sepakat subsidi itu sudah terlampau besar. Kalau dibiarkan maka pembangunan negara yang dapat dikatakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pun kian berkurang," ucap dia.
Dari hasil, itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mendorong pemerintah agar mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi. Sesuai ketetapan awal kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 48 juta kilo liter. Namun, lantaran beban subsidi makin besar, upaya memangkas kuota.
"Nah kami disuruh jaga agar sesuai 46 juta kl. Makanya ini kami terapkan hal ini di mana membatasi penjualan BBM bersubsidi," tutur dia.
Sementara, Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro meminta masyarakat melakukan sosialisasi yang efektif untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi jenis solar dan premium. "Sosialisasi harus lebih meluas lagi agar publik tidak bingung," katanya.
Komaidi mengatakan, masyarakat harus diberikan informasi pembatasan BBM bersubsidi secara jelas dan tepat. Sehingga dengan sosialiasi maka diharapkan masyarakat bisa mengatur waktu membeli BBM bersubsidi.
"Jangan sampai, konsumen ternyata kehabisan BBM saat jadwal boleh mengisinya. Bisa terjadi kesalahpahaman dengan petugas SPBU jika informasi ini tidak segera sampai ke publik," ujarnya.
Lebih lanjut Komaidi menuturkan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas tersebut sudah cukup logis. Hanya saja yang menjadi masalah adalah implementasi.
"Meski konsumsi bisa ditekan, namun tetap bakal melebihi kuota BBM sebesar 46 juta kl. Prediksi saya masih akan di atas 46 juta kl," pungkasnya.
"Di tataran publik terjadi diskursus penjelasan yang bisa salah tangkap. Dan kami akui sosialisasi ini memang belum sukses, tidak rapih," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Menurut dia, minimnya sosialisasi membuat masyarakat menjadi terkejut. Apalagi hal tersebut disangkutpautkan dengan sejumlah dampak atas kebijakan tersebut.
Kebijakan yang tetapkan BPH Migas sesuai surat edaran No. 937/2014 antara lain pembatasan waktu operasional penjualan BBM subsidi di SPBU dari pukul 08.00-18.00 khusus untuk penjualan solar terutama daerah rawan penyalahgunaan solar subsidi, peniadaan penjualan premium di jalan tol, dan peniadaan solar subsidi di SPBU di Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan sesuai konteks dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beban subsidi energi sudah terlampau besar. Menurut dia, subsidi energi sudah mencapai Rp350 triliun.
"Dari hasil ini semua sepakat subsidi itu sudah terlampau besar. Kalau dibiarkan maka pembangunan negara yang dapat dikatakan untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pun kian berkurang," ucap dia.
Dari hasil, itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mendorong pemerintah agar mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi. Sesuai ketetapan awal kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 48 juta kilo liter. Namun, lantaran beban subsidi makin besar, upaya memangkas kuota.
"Nah kami disuruh jaga agar sesuai 46 juta kl. Makanya ini kami terapkan hal ini di mana membatasi penjualan BBM bersubsidi," tutur dia.
Sementara, Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro meminta masyarakat melakukan sosialisasi yang efektif untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi jenis solar dan premium. "Sosialisasi harus lebih meluas lagi agar publik tidak bingung," katanya.
Komaidi mengatakan, masyarakat harus diberikan informasi pembatasan BBM bersubsidi secara jelas dan tepat. Sehingga dengan sosialiasi maka diharapkan masyarakat bisa mengatur waktu membeli BBM bersubsidi.
"Jangan sampai, konsumen ternyata kehabisan BBM saat jadwal boleh mengisinya. Bisa terjadi kesalahpahaman dengan petugas SPBU jika informasi ini tidak segera sampai ke publik," ujarnya.
Lebih lanjut Komaidi menuturkan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas tersebut sudah cukup logis. Hanya saja yang menjadi masalah adalah implementasi.
"Meski konsumsi bisa ditekan, namun tetap bakal melebihi kuota BBM sebesar 46 juta kl. Prediksi saya masih akan di atas 46 juta kl," pungkasnya.
(gpr)
Explore More